Komisi II DPR Batalkan Seluruh Perjalanan ke Luar Negeri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya membatalkan perjalanan kerja ke luar negeri sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR. Oleh karena itu, dana perjalanan ke luar negeri itu dikembalikan ke kas negara.

“Sebagaimana arahan Presiden dan pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR RI,” kata Rifqi saat rapat kerja bersama mitra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Rifqi mengatakan dana yang semula disiapkan untuk kunjungan kerja luar negeri Komisi II DPR RI akan dikembalikan ke kas negara dengan harapan dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Dana yang telah disiapkan untuk hal tersebut, kami minta kepada sekretariat Komisi II DPR RI untuk dikembalikan ke kas negara dan kami berharap dana tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan pro rakyat,” ujarnya.

Dia pun menekankan komitmen Komisi II DPR RI untuk menghadirkan fungsi konstitusional parlemen, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran yang betul-betul sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. “Seluruh sidang dan rapat di Komisi II akan terus disiarkan terbuka dan live (langsung) untuk kemudian menjadi pengawasan publik atas kinerja kita bersama,” sambung dia.

Pada kesempatan yang sama, Rifqi menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah korban dalam gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Ia mengirim doa bagi mendiang korban jiwa yang turut diikuti oleh peserta rapat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden Prabowo menyampaikan hal itu di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (31/8/2025), sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Kepala Negara.

sumber : Antara