MENTERI Luar Negeri Sugiono menjelaskan alasan pemerintah Indonesia memilih Pulau Galang, Kepulauan Riau menjadi lokasi pengobatan bagi warga Gaza, Palestina yang menjadi korban perang. Sugiono mengatakan Pulang Galang dipilih karena infrastruktur di bekas kamp pengungsian perang Vietnam itu cukup memadai.
"Waktu itu pernah digunakan juga untuk tempat perawatan Covid-19," kata Sugiono di Kantor Kementerian Luar Negeri, pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana mengevakuasi ribuan warga Gaza yang menjadi korban perang ke Pulau Galang merupakan intruksi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikannya saat memimpin rapat kabinet di Istana Negara, pada Rabu, 6 Agustus lalu.
Menurut Sugiono, rencana evakuasi dan pemberian layanan medis bagi warga Gaza sudah disampaikan oleh Kepala Negara kepada negara-negara tetangga Palestina. Namun, kata Sugiono, belum ada kesepakatan dan persetujuan mereka karena masih tahap pembicaraan.
Tentara Israel berulangkali menyerang warga Gaza. Palestina, sejak 2023 lalu. Laporan terbaru pada Ahad, 10 Agustus 2025 menyebutkan, serangan Israel di Jalur Gaza menewaskan sekitar 39 warga Palestina. Seperti dilansir dari Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023 mencapai 61.430 orang dan 153.213 orang luka-luka.
Saat ini Israel berencana menduduki Gaza sepenuhnya dan menggusur warga Palestina dari utara ke selatan. Seperti dilansir Amadolu, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis menentang keras rencana tersebut.
Adapun Pulau Galang berjarak sekitar 33 kilometer arah barat daya dari Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Pada 1979, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mendirikan kantor administrasi di Pulau Galang untuk mengelola kamp pengungsi selama periode 1979-1966. Kala itu, puluhan ribu warga Vietnam diboyong ke Pulau Galang.
Warga Vietnam mengungsi ke Pulau Galang akibat perang di negaranya. Gerilyawan Komunis di sana menguasai Saigon pada 1975, yang sebelumnya dikuasi oleh Ngo Dinh Diem, tokoh Vietnam berideologi liberalisme.
Setelah perang Vietnam berakhir, bekas kamp tersebut menjadi objek wisata dan sejarah. Banyak warga Vietnam yang mengunjungi lokasi tersebut.
Pada April 2020, pemerintah membangun Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang dengan tujuan melayani pasien Covid-19. RSKI ini dibangun untuk menampung pasien Covid-19 yang membludak di saat puncak pandemi.
Sekitar satu tahun beroperasi atau hingga 14 Februari 2021, RSKI tercatat melayani 7.223 pasien Covid-19. Setelah pandemi berakhir, RSKI rencananya dialihfungsikan menjadi rumah sakit penyakit menular dan tempat riset kesehatan.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik pemerintah tersebut. Ia mengatakan rencana membawa keluar warga Gaza merupakan keinginan Amerika Serikat dan Israel, sejak dulu.
Ia melanjutkan, kendati pemerintah Indonesia menyebut warga Gaza yang telah diobati di Pulau Galang akan dikembalikan ke Palestina, tapi persoalannya tidak sesederhana itu. "Pertanyaannya, apakah Israel dan Amerika Serikat akan bersedia menerima kedatangan kembali warga Gaza?" kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Ia berpendapat, cara Indonesia mengevakuasi warga Gaza berpotensi melahirkan masalah lain di kemudian hari. Misalnya, tidak ada jaminan warga Gaza yang telah diobati bersedia kembali ke Palestina akibat konflik di sana yang masih berkecamuk.
Menurut dia, pemerintah Indonesia akan lebih menyelenggarakan pengobatan secara langsung di Gaza atau di wilayah perbatasan yang tak jauh dari Palestina. "Saya rasa, mereka juga akan setuju karena masih dirawat di samping saudara, keluarga, dan tanah airnya," kata Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Oleh Soleh, mengatakan secara prinsip fraksinya mendukung misi kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada warga Palestina tersebut. Namun, kata dia, rencana mengevakuasi warga Gaza ke Pulau Galang akan menimbulkan kesan yang berbeda. Sebab Israel sejak lama menginginkan warga Palestina hengkang dari Jalur Gaza.
"Kalau konteksnya Indonesia mengevakuasi warga Gaza keluar dari negaranya, itu sama saja Indonesia menyetujui keinginan Israel untuk mengakuisisi seluruh wilayah Palestina," kata Oleh, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengingatkan pemerintah. Ia mengatakan tujuan misi kemanusiaan itu tidak boleh terjebak dengan keinginan Israel dan Amerika Serikat.
"Lebih baik pengobatan dilakukan langsung di Gaza atau meminta bantuan pemberian tempat di wilayah negara tetangga Palestina. Itu lebih relevan dan tak mengharuskan warga Gaza keluar dari tanah airnya," kata dia.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Politik Luar Negeri di Bawah Komando Prabowo