Kemenkop-Kemenkes Bahas Integrasi Klinik dan Apotek ke Dalam Kopdes

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kiri) dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam pertemuan di Kantor Kemenkes, Jakarta.(Dok. Kemenkop)

KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membahas rencana untuk mengintegrasikan klinik dan apotek desa ke dalam Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, dalam keterangan kementerian di Jakarta, Selasa (8/9), mengungkapkan 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.

Untuk mewujudkan ini, Kemenkop membutuhkan data rinci calon klinik agar dapat segera diintegrasikan dengan kopdes.

"Sesuai tugas dalam Inpres 9/2025, kami telah menyusun konsep model bisnis untuk gerai klinik desa dan apotek desa. Untuk itu, dibutuhkan masukan dari Kementerian Kesehatan," kata Ferry usai bertemu Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Kemenkes, Jakarta.

Ferry juga menyoroti beberapa isu krusial di lapangan yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah integrasi puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa dengan klinik desa.

"Kami akan urai bagaimana proses bisnis serta hubungan kerja samanya," ujar Ferry.

Ferry menjelaskan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah tantangan lain yang menjadi perhatian Kemenkop dan diharapkan dapat menjadi catatan bagi Kemenkes.

Tantangan tersebut antara lain ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan bidan untuk operasional klinik dan apotek. Selain itu, masalah perizinan apotek, apoteker, dan klinik, serta regulasi untuk penjualan dan penentuan harga obat murah bagi masyarakat juga menjadi fokus diskusi.

Integrasi klinik dan apotek desa dengan layanan BPJS Kesehatan juga menjadi poin penting.

Ferry berharap agar petunjuk teknis atau juknis pengelolaan klinik dan apotek desa dapat segera diterbitkan. Juknis ini akan menjadi panduan bagi Kopdes Merah Putih dalam menjalankan tugasnya.

"Untuk mendekatkan layanan kesehatan dan obat murah bagi masyarakat desa, diperlukan standar minimal layanan kesehatan yang ada di klinik desa," pungkas Ferry.

Ia menambahkan, tim Kemenkop akan terus berdiskusi di level teknis untuk memastikan implementasi gerai apotek dan klinik di 103 Kopdes Merah Putih percontohan berjalan optimal. (Ant/E-1)