Kemenkeu Klarifikasi: Sri Mulyani Bahas Gaji Guru, bukan Sebut Beban Negara

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.(Antara)

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut “guru beban negara” adalah hoaks. Video itu dipastikan merupakan hasil manipulasi digital dan pemotongan tidak utuh, sehingga menyesatkan publik.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menekankan bahwa Sri Mulyani tidak pernah mengeluarkan pernyataan merendahkan profesi guru atau menyebut gaji guru sebagai beban negara.

“Video mengenai guru itu beban negara adalah hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” tegas Deni, dikutip dari Antara, Selasa (19/8).

Menurutnya, video yang beredar berasal dari pidato Sri Mulyani di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus, namun dipotong manipulatif. Bahkan, sejumlah pihak menilai video itu mengandung unsur deepfake.

Pernyataan Asli Sri Mulyani soal Gaji Guru

Dalam pidatonya, Sri Mulyani justru menekankan tantangan pembiayaan negara untuk sektor pendidikan, khususnya terkait gaji guru dan dosen.

“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Banyak yang mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil.’ Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara: apakah semuanya ditanggung APBN atau ada partisipasi masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Dengan demikian, konteks yang disampaikan bukanlah menyebut guru sebagai beban negara, melainkan menyinggung mekanisme pembiayaan pendidikan yang membutuhkan solusi kolaboratif.

Anggaran Pendidikan 2026: Gaji Guru Jadi Prioritas

Faktanya, pemerintah melalui RAPBN 2026 tetap menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dengan alokasi Rp757,8 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp178,7 triliun dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan peningkatan kompetensi guru serta dosen.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, anggaran tersebut harus tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

“Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda akan kita perkuat sebagai jembatan harapan bagi anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” kata Prabowo.

Waspada Hoaks Digital Soal Sri Mulyani Guru Beban Negara

Kemenkeu mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi di media sosial, terutama isu sensitif terkait gaji guru dan kebijakan pendidikan.

“Mari kita bijak dalam bermedia sosial,” pesan Deni Surjantoro.

Kasus hoaks “Sri Mulyani gaji guru beban negara” menjadi contoh bagaimana manipulasi digital dapat dengan mudah menyerang reputasi pejabat publik sekaligus memicu keresahan. Verifikasi informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak disinformasi. (Ant/Z-10)