Kecewa Jadi Tempat Politik Praktis, BEM Undip Keluar dari BEM SI Kerakyatan

Ilustrasi Universitas Diponegoro. Foto: Facebook/@Universitas Diponegoro

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan keluar dari aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan. Mereka kecewa lantaran BEM SI Kerakyatan menjadi panggung politik praktis.

Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq mengatakan, sikap ini diambil usai pihaknya mengikuti Musyawarah Nasional XVIII BEM SI yang digelar pada 13-19 Juli 2025 di Padang. Ia kecewa karena Munas yang seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat justru jauh dari semangat itu.

"Akan tetapi, realitas di lapangan jauh dari integritas dan semangat persatuan gerakan mahasiswa. Kemudian, usai melakukan musyawarah dengan aliansi BEM Se-Undip. BEM Undip mengambil sikap untuk tidak bergabung kepada Aliansi BEM SI serta Aliansi Nasional mana pun," ujar Aufa kepada wartawan, Senin (21/7).

Ia menyebut, Munas justru berubah menjadi arena tempat penguasa mencari muka dan politik praktis. Sebab, dalam Munas tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dan aparat keamanan.

"Ada Menpora, ada Ketua Umum Perindo, Kabinda Sumbar, Kapolda Sumbar dan Wagub Sumbar. Kami mempertanyakan urgensi mengapa tokoh tersebut hadir terutama ketua partai," jelas dia.

Selain itu, dalam Munas tersebut juga terjadi pertikaian antara mahasiswa. Dua mahasiswa bahkan mengalami luka akibat pertikaian tersebut.

"Benar terjadi pertikaian antar mahasiswa. Setidaknya dua rekan terluka akibat konflik. Ini bukti bahwa forum yang seharusnya mempersatukan malah menjadi medan perpecahan, hanya karena ambisi kekuasaan yang dibungkus jargon perjuangan," tegas dia.

Untuk itu, pihaknya sudah menarik diri sehari sebelum penutupan Munas. BEM Undip tak ingin menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan.

"BEM Undip berpegang teguh pada prinsip gerakan persatuan. Kami tidak akan menjadi bagian dari aliansi nasional mana pun, apalagi yang tunduk pada kepentingan elite. Kami mengamini, untuk meruntuhkan rezim diperlukan adanya persatuan dari seluruh gerakan mahasiswa," kata Aufa.

UGM Keluar dari BEM SI Kerakyatan

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyatakan keluar dari Aliansi BEM SI Kerakyatan usai Musyawarah Nasional XVIII BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan yang diselenggarakan pada 13-19 Juli 2025 di Kota Padang.

Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, mengatakan Munas seharusnya jadi ruang strategis merumuskan arah gerak mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Namun realitas yang kami saksikan di lapangan jauh dari harapan. Karena itu, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral, BEM KM UGM menyatakan menarik diri dari Aliansi BEM SI Kerakyatan," kata Tiyo, Senin (21/7).

Forum yang seharusnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, katanya, justru jadi ajang memoles muka penguasa.

"Forum tersebut menjadi ruang konfliktual nir-substantif sekaligus tempat penguasa memoles muka. Sesama mahasiswa bisa baku hantam dan saling mengumpat, bukan karena keberpihakan atau ideologi yang berbeda, tapi karena ada sesuatu yang diperebutkan: entah apa," kata Tiyo.