Kamboja Larang Impor Buah dan Sayur dari Thailand Imbas Sengketa Perbatasan

Sejumlah aktivis berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja, menyusul bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja di di Bangkok, Thailand, Jumat (6/6/2025). Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS

Imbas sengketa perbatasan, pemerintah Kamboja resmi melarang impor buah dan sayur dari Thailand sejak Selasa pagi (17/6).

Ketegangan antara kedua negara dipicu bentrokan militer akhir Mei lalu.

Larangan berlaku setelah ultimatum dari mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang memberi waktu 24 jam bagi Thailand untuk mencabut pembatasan perbatasan.

Karena tak ada perubahan dari pihak Thailand, kebijakan larangan impor diberlakukan sejak pagi hari.

“Kami telah memberlakukan larangan impor buah dan sayur Thailand sejak pagi ini,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna, kepada AFP.

Meski demikian perlintasan orang di perbatasan masih tetap dibuka.

Menurut pantauan media lokal Bangkok Post, sekitar 30 truk dengan muatan hasil bumi Thailand mulai tertahan di gerbang perbatasan pada Selasa pagi.

Mereka mengangkut sayur-sayuran, buah, makanan laut, hingga makanan beku.

Sejumlah aktivis berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja, menyusul bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja di di Bangkok, Thailand, Jumat (6/6/2025). Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS

Konflik dimulai sejak 28 Mei lalu. Saat itu seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden baku tembak di kawasan sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, pertemuan perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos.

Baik tentara Thailand maupun Kamboja menyatakan aksi mereka sebagai bentuk pertahanan diri.

Sengketa ini juga memicu demo sejumlah aktivis Thailand di depan Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja.

Eks Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Foto: TANG CHHIN Sothy/POOL/AFP

Selain larangan impor, Kamboja juga melarang penayangan drama Thailand di televisi dan bioskop, menutup pos pemeriksaan perbatasan yang ramai, serta memutus akses internet pita lebar dari Thailand.

Hun Sen juga menyerukan puluhan ribu pekerja migran asal Kamboja untuk kembali dari Thailand karena berisiko mengalami diskriminasi.

Di sisi hukum, Kamboja telah mengajukan permohonan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di empat wilayah, termasuk lokasi bentrokan dan tiga kompleks kuil kuno.

Hun Sen menyatakan negaranya lebih memilih jalur hukum karena tidak melihat kemungkinan tercapainya kesepakatan bilateral dengan Thailand terkait wilayah tersebut.

Sengketa ini berakar dari penarikan garis batas sepanjang 800 kilometer antara kedua negara pada awal abad ke-20, saat kawasan itu masih di bawah kendali kolonial Prancis.

Sebelumnya, pada 1962, ICJ telah memutuskan kuil Preah Vihear—salah satu objek yang disengketakan—berada di wilayah Kamboja.

Putusan serupa dikeluarkan pada 2013, ketika pengadilan memberi wilayah di sekitar kuil kepada Kamboja.

Namun, Thailand menolak mengakui yurisdiksi pengadilan.

Sejak 2008, kekerasan akibat konflik perbatasan ini telah menewaskan sedikitnya 28 orang.