Jenderal Kehormatan dari Prabowo untuk Sjafrie Sjamsoeddin, M Herindra, dan Ali Sadikin

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan anugerah jenderal kehormatan kepada lima purnawirawan TNI. Penganugerahan ini diberikan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025 pagi.

Tiga dari lima purnawirawan yang mendapat anugerah jenderal kehormatan bintang empat ini adalah Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Letjen TNI (Purn) M Herindra, dan mendiang eks Gubernur DKI Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin.

1. Menhan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie Sjamsoeddin adalah purnawirawan TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Dia berdinas di TNI sejak 1974 hingga 2010, bergabung di satuan Infanteri dan Kopassus, serta pernah bertugas di beberapa operasi besar. Sjafrie juga merupakan teman Prabowo sejak menjadi taruna Akabri Darat.

Sjafrie memiliki karir yang panjang di TNI, termasuk menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jakarta Raya, Panglima Kodam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, dan Sekretaris Jenderal Kemehamn. Dia juga pernah menjadi Komandan Paspampres di masa Presiden Soeharto.

Presiden Prabowo mengumumkan Kabinet Merah Putih dengan 48 menteri, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Sjafrie sebelumnya telah menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan di bawah Prabowo. Prabowo kemudian melantik menteri-menteri baru ini pada 21 Oktober 2024.

2. Kepala BIN Letjen TNI (Purn) M Herindra

Letjen TNI (Purn) M Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan pada Oktober 2024 lalu. Herindra lahir di Magelang pada 30 November 1964. Ia lulusan Akademi Militer 1987 dan pernah menjadi Wamenhan di bawah Prabowo. Herindra memiliki pengalaman dalam bidang infanteri dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Muhammad Herindra memiliki karier militer yang panjang di Kopassus, termasuk menjabat sebagai Komandan Satuan Penanggulangan Teror, Wakil Komandan Resimen Taruna Akmil, dan Kasdam III/Siliwangi. Ia juga pernah menjabat sebagai Wadanjen Kopassus dan Danrem 101/Antasari.

Pada 2015, Herindra menjabat sebagai Danjen Kopassus hingga 2016. Ia kemudian dipromosikan sebagai Pangdam III/Siliwangi (2016-2017). Selanjutnya, ia bertugas di Mabes TNI sebagai Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2017-2018) dan Irjen Mabes TNI (2018-2020). Pada 2020, ia menjabat sebagai Kasum TNI sebelum akhirnya dilantik sebagai Wamenhan.

3. Eks Gubernur DKI Letjen KKO (Purn) Ali Sadikin

Ali Sadikin merupakan Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL) yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada 1966. Sosoknya lahir di Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1926 dan menghembuskan nafas terakhir pada 20 Mei 2008 di Singapura.

Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bang Ali sapaan akrabnya, lebih dulu menjabat Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Sukarno.

Ali Sadikin dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 28 April 1966. Ia menjadi gubernur yang berpengaruh dalam pengembangan Jakarta menjadi kota metropolitan modern. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami perkembangan pembangunan kota, termasuk berdirinya Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol. Ia juga mencetuskan perayaan hari jadi Kota Jakarta setiap 22 Juni.

Ali Sadikin menginisiasi Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) sebagai sarana hiburan dan promosi dagang. Ia juga memperbaiki transportasi kota dengan mendatangkan bus kota dan membangun halte yang nyaman. Namun, kebijakannya untuk mengembangkan hiburan malam, mengizinkan perjudian, dan membangun lokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak menjadi kontroversi.

Setelah jabatannya berakhir pada 1977, Ali Sadikin tetap aktif menyumbangkan pemikirannya untuk pembangunan kota Jakarta dan Indonesia. Ia bergabung dengan Petisi 50, sebuah kelompok yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto di masa Orde Baru.