INDEF Minta Daerah Kreatif Kelola Pendapatan, Jangan Hanya Naikkan PBB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyoroti pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan. Ia menekankan, daerah tidak boleh semata-mata mengandalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pemerintah daerah juga harus lebih kreatif, jangan sampai mengambil jalan pintas seperti menaikkan tarif PBB. Pemerintah daerah perlu mengetahui apa saja potensi yang ada, dan bagaimana kemampuan masyarakat di daerahnya untuk membayar pajak,” kata Riza Annisa Pujarama dalam diskusi publik “Penerimaan Cekak, Program Unggulan Membengkak?: Tanggapan atas Nota Keuangan RAPBN 2026”, Sabtu (16/8/2025).

Ia menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki banyak sumber pendapatan lain yang bisa digali, salah satunya dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Sekarang BUMD pemerintah daerah masih belum optimal, padahal itu bisa menjadi sumber pendapatan yang membantu kemandirian daerah,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Riza, kreativitas daerah menjadi kunci agar pendapatan meningkat tanpa membebani masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah pusat juga perlu melakukan pendampingan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya, serta bagaimana strategi untuk mengimbangi efisiensi yang dilakukan pusat,” tegas Riza.

Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan efisiensi anggaran pusat tidak menimbulkan tekanan bagi daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada 20 daerah yang menaikkan PBB-P2 dan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dari jumlah itu, dua daerah, Pati dan Jepara, membatalkan kebijakan tersebut, sementara tiga daerah baru menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pada 2025.

“Dari 20 daerah ini, dua daerah sudah membatalkan, yaitu Pati dan Jepara. Kemudian ada tiga daerah yang baru membuat Perkada pada 2025. Sisanya dibuat pada 2022, 2023, dan 2024. Artinya, 15 daerah tidak ada hubungannya dengan situasi yang terjadi pada 2024,” ujar Tito.