GoTo Hormati Proses Hukum Kejagung soal Kasus Laptop Kemendikbud

Ilustrasi isu merger GoTo dan Grab. Foto: Dok. kumparan

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022. Dalam penyidikan kasus itu, Kejagung turut menggeledah kantor GoTo dan memeriksa eks CEO GoTo, Andre Soelistyo, serta mantan petinggi GoTo, Melissa Siska Juminto.

Terbaru, penyidik Kejagung juga telah memeriksa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Ia sebelumnya juga merupakan pendiri dan juga pejabat eksekutif di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek.

Corporate Secretary GoTo, R. A. Koesoemohadiani, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa GoTo tak terlibat sama sekali dalam kasus pengadaan laptop tersebut. Namun, ia menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Perlu kami tegaskan bahwa Perseroan sama sekali tidak terlibat dalam dugaan kasus Program Digitalisasi Pendidikan sebagaimana diberitakan media massa," ujar Koesoemohadiani dalam keterangannya, Selasa (15/7).

"Namun demikian, Perseroan menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan patuh pada arahan dari pihak berwenang terkait," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Koesoemohadiani juga menjelaskan bahwa Nadiem sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan Gojek. Ia menyebut, Nadiem telah mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris Gojek sejak ditunjuk sebagai Mendikbudristek pada Oktober 2019 silam.

"Selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perseroan juga tidak pernah memiliki keterlibatan atau hubungan apa pun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan dugaan kasus pengadaan yang sedang dalam proses penyidikan saat ini," tutur dia.

Sama halnya dengan Andre Soelistyo dan Melissa Siska Juminto. GoTo menegaskan bahwa Andre juga telah mundur dari jabatannya sebagai Komisaris maupun Dirut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Ilustrasi laptop import. Foto: Shutter Stock

Sementara, Melissa juga sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

"Kami juga menginformasikan bahwa sejak pengunduran diri Saudara Andre Soelistyo dari posisinya sebagai Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada tanggal 11 Juni 2024, yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota direksi atau karyawan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk," kata Koesoemohadiani.

"Sedangkan Saudari Melissa Siska Juminto juga sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perseroan dan sudah menyelesaikan masa jabatannya sejak 11 Juni 2024," imbuh dia.

Terkait penggeledahan kantor GoTo, perusahaan menjelaskan bahwa penyidik Kejagung menyita dokumen berupa akta notaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan anak perusahaannya yaitu PT Gojek Indonesia.

"Khususnya sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, serta dokumen-dokumen sehubungan dengan penyertaan saham Perseroan oleh investor sebelum Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan," ucap Koesoemohadiani.

"Hasil sitaan tersebut berupa dokumen cetak dan dokumen salinan digital yang diunduh oleh penyidik Kejaksaan Agung ke dalam flashdisk milik penyidik," terangnya.

Koesoemohadiani pun memastikan pihaknya akan terus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.

"Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar dia.

"Perseroan juga senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan," pungkasnya.

Adapun dalam kasus ini, Kejagung menduga telah terjadi korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Pengadaan proyek senilai Rp 9,9 triliun ini dinilai bermasalah, sehingga diduga menyebabkan kerugian negara.