SEKRETARIS Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta Bupati Pati Sudewo—yang merupakan kader partainya—untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat.
Sugiono mengatakan terus memantau demonstrasi yang berlangsung di Pati, Jawa Tengah, imbas polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban,” kata Sugiono melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Agustus 2025.
Bupati Pati Sudewo sebelumnya membuat kebijakan kontroversial menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Kenaikan tarif diklaim bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati. Sebab di Pati sudah belasan tahun tidak ada kenaikan tarif, sementara wilayah itu membutuhkan anggaran besar untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun warga Pati menolak keputusan itu karena dianggap memberatkan masyarakat di tengah himpitan ekonomi saat ini. Sudewo sempat berkukuh tidak akan mencabut keputusannya menaikkan tarif PBB itu. Ia bahkan terkesan menantang masyarakat yang menolak kebijakannya itu dengan mengatakan jika massa yang dikerahkan 50 ribu pun akan dihadapinya.
Sikap itu menuai kecaman dari berbagai pihak. Demonstrasi pun digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025. Demo Pati di halaman Kantor Bupati itu sempat memanas. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah massa rakyat yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur.
Bersamaan dengan aksi unjuk rasa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati membentuk Panitia Khusus Hak Angket tentang Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pansus Pemakzulan ini dibentuk karena Bupati Sudewo dinilai sudah melanggar sumpah dan janjinya sebagai bupati.
Sekjen Sugiono pun mengingatkan pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, kepada semua kepala daerah kader Gerindra. Pesan Prabowo itu, Sugiono mengungkap, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing.
“Partai kami adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri itu.