Seretnya pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik badan usaha swasta seperti Shell dan BP-AKR kembali terjadi. Imbasnya, beberapa produk, umumnya bensin atau gasonline, tidak tersedia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan tidak ada masalah impor BBM yang alokasinya sudah diberikan kepada swasta. Bahkan, pemerintah menambah 10 persen dari kuota pada tahun 2024.
"Teman-teman yang swasta di luar Pertamina Itu kan sudah kita kasih alokasi. Alokasinya cukup gede loh, 100 persen kuota di 2024 plus 10 persen," katanya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (30/8).
Imbau Swasta Beli Pasokan di Kilang Pertamina
Namun jika pasokannya masih kurang, Bahlil mengimbau badan usaha swasta untuk membeli BBM ke Pertamina, alih-alih meminta tambahan impor karena akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia.
"Kalau ada yang masih kurang, ya silakan beli di Pertamina. Kan Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita," tegas Bahlil.
Alokasi impor BBM untuk badan usaha swasta, kata Bahlil, ditetapkan untuk setahun namun izinnya diberikan dan dievaluasi setiap 6 bulan. Menurutnya, hal ini bukan berarti pemerintah pilih kasih antara swasta maupun perusahaan pelat merah.
"Saya pikir bukan kita memilih kasih, semuanya kita kasih. Tapi kan harus ada juga bagian-bagiannya kita harus jaga tentang kondisi negara kita," imbuhnya.
Bahlil menyebutkan, kebijakan pembelian pasokan BBM Pertamina oleh swasta diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun, dia tidak merinci lebih lanjut apakah ada batasan atau persyaratan tertentu terkait kebijakan tersebut.
"Di Keppres itu juga mengatakan bahwa kalau swasta yang lainnya belum mendapat alokasi sesuai dengan kebutuhannya, maka silakan beli di Pertamina," kata Bahlil.
Pertamina memang mengolah produk BBM melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Kebijakan ini, kata Bahlil, dilakukan sebab pemerintah tidak bisa mengakomodasi kepentingan setiap perusahaan.
Saat ditanya kembali terkait spesifikasi atau kualitas yang dibutuhkan badan usaha swasta, Bahlil hanya memastikan produk BBM yang diolah Pertamina masih sesuai.
"Dia (Pertamina) kan punya kilang. Dia punya KPI. Kalau kita impor, stok kita masih ada kan ya. Kita ini mengurus negara, tidak mengurus perusahaan per perusahaan," tegas Bahlil.
Beberapa Produk Bensin Kosong
Fenomena kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak hanya terjadi sekali. Terakhir, masalah ini terjadi pada Januari dan Februari 2025. Pada saat itu, pihak Shell Indonesia menyoroti keterlambatan perizinan impor.
Seretnya pasokan BBM dibenarkan oleh President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian. Dia menyebutkan, produk bensin (gasoline) Shell sedang tidak tersedia di beberapa SPBU.
"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," ungkapnya kepada kumparan.
Hal yang sama juga terjadi di SPBU BP-AKR. Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengatakan stok bensin perusahaan juga tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU.