Expo Properti 2025 Dorong Pertumbuhan Sektor Perumahan di Sulteng

ilustrasi.(ANTARA)

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan ekonomi daerah melalui Expo Properti 2025 yang diselenggarakan di Atrium Palu Grand Mall pada 7-10 Agustus 2025.

Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayahm, Ihsan Basir di Palu, Jumat (8/8) mengatakan, Sulawesi Tengah saat ini berada pada momentum percepatan pembangunan.

''Hal ini ditandai dengan meningkatnya investasi, berkembangnya infrastruktur, serta bergeraknya sektor industri yang menjadi motor ekonomi lokal,'' katanya.

Ia menambahkan, perkembangan ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan akan hunian, baik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Menurut dia, sektor properti merupakan salah satu penggerak utama

pertumbuhan ekonomi. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal, sektor ini memberikan efek berantai luas.

''Seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, hingga pertumbuhan sektor pendukung seperti bahan bangunan, konstruksi, perbankan, dan perdagangan,'' katanya.

Pemprov Sulteng, lanjutnya, berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembang melalui regulasi yang mendukung, kemudahan perizinan, dan kebijakan insentif. Selain itu, pembangunan perumahan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan juga menjadi prioritas.

RUMAH TIDAK LAYAH HUNI
Di lain hal, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan perlu konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menuntaskan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan akses air bersih di tengah pertumbuhan rumah mewah di provinsi itu.

''Kita semua sudah bekerja, namun kita harus terus meningkatkan konsolidasi. Kita perlu kolaborasi,'' kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis (7/8). 

Andra mengatakan hal itu menyusul realisasi program renovasi RTLH dan pembangunan instalasi air bersih di Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Rabu (6/8). Ia menekankan bahwa tantangan pengentasan RTLH tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. 

Andra menyatakan pertumbuhan kawasan pemukiman mewah di Banten tak boleh menjadi paradoks di tengah masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni. (H-1)