Ekonom: Butuh Upaya Ekstra Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen pada 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai pemerintah perlu melakukan langkah-langkah ekstra untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026. Target tersebut dinilai tidak mudah, seiring kondisi penerimaan negara yang saat ini melemah.

“Soal pertumbuhan ekonomi, memang masih perlu upaya ekstra untuk mencapai angka 5,4 persen,” kata Eko dalam diskusi publik Indef bertajuk “Penerimaan Cekak, Program Unggulan Membengkak?: Tanggapan atas Nota Keuangan RAPBN 2026” yang digelar secara daring, Sabtu (16/8/2025).

Eko mengatakan, meski data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal II 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen, perekonomian Indonesia sebenarnya mengalami perlambatan. Sepanjang semester I 2025, ekonomi tumbuh 4,99 persen, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 5,03 persen.

Ia pun khawatir kinerja ekonomi pada kuartal III 2025 bisa terkoreksi. Pasalnya, pada periode tersebut minim momen atau kegiatan musiman yang memberi dorongan signifikan pada pertumbuhan. Namun, pada kuartal IV diperkirakan ada energi tambahan dari momen Natal dan Tahun Baru.

“Di luar itu, kami melihat proyeksi terutama dari lembaga internasional. IMF dan World Bank memperkirakan pertumbuhan 2026 hanya 4,8 persen. Jadi kalau mau tumbuh 5,4 persen, selisihnya masih cukup jauh, yakni 0,6 persen. Terus terang menurut kami ini tidak mudah,” ujarnya.

Eko menambahkan, dalam dokumen RAPBN, pemerintah memang perlu menunjukkan optimisme dengan menetapkan target tinggi. Pada 2025, misalnya, pertumbuhan ditargetkan 5,2 persen.

“Tapi saya lihat, pemerintah baru mau mencapai 5 persen kurang sedikit sudah sangat riang gembira, padahal masih di bawah target. Jadi harus ada upaya-upaya lebih untuk mencapai target sesuai ekspektasi,” tegasnya.

Menurut Eko, tantangannya memang cukup banyak. Ia menilai perlu ada strategi yang bersifat intervensionis dan proteksionis. Namun, intervensi yang bersumber dari penerimaan negara belum maksimal dan masih jauh dari target.