Dua Tetangga Asia Sepakat Hentikan Perang, Iran "Kebakaran Jenggot"

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menegaskan akan menggagalkan pembangunan koridor transportasi di kawasan Kaukasus yang menjadi bagian dari perjanjian damai antara Azerbaijan dan Armenia yang difasilitasi Amerika Serikat.

Ali Akbar Velayati, penasihat utama Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan negaranya akan memblokir proyek itu "dengan atau tanpa Rusia", sekutu strategis Iran bersama Armenia.

"Presiden AS Donald Trump mengira Kaukasus adalah sebidang tanah yang bisa dia sewa selama 99 tahun," ujarnya kepada kantor berita Tasnim, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Senin (11/8/2025).

Velayati menyebut koridor tersebut bukanlah pintu masuk bagi "tentara bayaran Trump" melainkan akan menjadi "kuburan" mereka, dan menilainya sebagai "pengkhianatan politik" yang mengancam integritas teritorial Armenia.

Adapun perjanjian yang diumumkan dalam seremoni di Gedung Putih pada Jumat lalu memberikan hak eksklusif kepada AS untuk mengembangkan jalur transportasi melalui Armenia yang akan menghubungkan Azerbaijan dengan Nakhchivan, sebuah enklave Azerbaijan yang berbatasan dengan Turki, sekutu dekat Baku.

Koridor ini, yang akan melintas dekat perbatasan Iran, direncanakan diberi nama Trump Route for International Peace and Prosperity atau TRIPP, dan akan beroperasi di bawah hukum Armenia. Velayati memperingatkan bahwa jalur itu akan membuka peluang bagi NATO untuk "berada seperti ular berbisa" di antara Iran dan Rusia.

Sikap Resmi Iran dan Rusia

Kementerian Luar Negeri Iran juga mengeluarkan pernyataan yang menyuarakan keprihatinan terhadap dampak negatif intervensi asing di sekitar perbatasannya.

Meski menyambut baik kesepakatan damai Armenia-Azerbaijan, Teheran menegaskan bahwa setiap proyek di dekat perbatasan Iran harus dibangun "dengan menghormati kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta tanpa campur tangan pihak asing".

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan dukungan hati-hati terhadap kesepakatan tersebut, dengan menegaskan bahwa solusi berkelanjutan harus dihasilkan oleh negara-negara di kawasan.

"Keterlibatan pihak luar seharusnya memperkuat agenda perdamaian, bukan menciptakan perpecahan baru," ujar kementerian itu, seraya mengingatkan agar tidak mengulangi "pengalaman buruk" penyelesaian konflik yang dipimpin Barat di Timur Tengah.

Sementara itu, Turki, anggota NATO yang menjadi pendukung utama Azerbaijan dalam konflik dengan Armenia, menyatakan harapannya bahwa koridor yang direncanakan akan meningkatkan ekspor energi dan sumber daya lainnya melalui Kaukasus Selatan.

Kantor Kepresidenan Turki menyebut Presiden Recep Tayyip Erdogan telah membicarakan perjanjian damai itu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan menawarkan dukungan Ankara untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam kunjungannya ke Mesir mengatakan koridor tersebut dapat "menghubungkan Eropa dengan kedalaman Asia melalui Turki" dan merupakan "perkembangan yang sangat bermanfaat".

Sebelumnya, Armenia dan Azerbaijan telah berperang beberapa kali sejak akhir 1980-an, ketika wilayah Nagorno-Karabakh - bagian dari Azerbaijan yang mayoritas penduduknya etnis Armenia - memisahkan diri dengan dukungan Yerevan.

Tahun lalu, Armenia sepakat mengembalikan beberapa desa kepada Azerbaijan, yang disebut Baku sebagai "peristiwa bersejarah yang telah lama dinanti".

Ahmad Shahidov dari Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights mengatakan kepada Al Jazeera bahwa deklarasi damai final antara Armenia dan Azerbaijan kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa minggu mendatang.

Ia menyebut kesepakatan yang difasilitasi AS pada Jumat lalu sebagai "peta jalan" menuju perjanjian final, terutama karena tidak ada lagi sengketa wilayah yang belum terselesaikan di antara kedua negara bertetangga tersebut.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bersiap Perang Nuklir, Musuh Bebuyutan AS Sebut Tak Ada Pilihan Lain