DPR Setuju Tom Lembong Dapat Abolisi, Begini Respons Kejagung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengetahui adanya pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang saat ini berstatus terdakwa korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna memastikan proses banding terhadap Tom Lembong masih bergulir ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Tom Lembong hingga Kamis (31/7/2025) masih mendekam di sel tahanan kejaksaan.

“Sementara yang saya ketahui sampai saat ini, kita sama-sama melakukan upaya hukum banding. Kita fokus pada itu. Apabila memang benar seperti itu (pemberian abolisi) kita pelajari seperti apa,” kata Anang di Kejagung, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

“Dan Tom Lembong sampai dengan saat ini masih di dalam sel tahanan,” kata Anang.

Pun Anang mengatakan, proses banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis dan hukuman terhadap Tom Lembong masih terus berjalan. “(Banding) masih berjalan, sepanjang belum dicabut,” ujar Anang.

Tom Lembong merupakan mantan mendag pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kejagung menyeretnya ke pengadilan terkait dengan kasus korupsi dalam pemberian izin impor gula pada periode 2015-2016.

Di peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pekan lalu memvonis Tom Lembong bersalah melakukan korupsi.

Atas vonis tersebut, Tom Lembong, pun dihukum 4 tahun penjara.

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta majelis hakim PN Tipikor menghukum Tom Lembong 7 tahun penjara. Tom Lembong, pun tak terima dengan vonis maupun hukuman tersebut.

Lalu ia melawan dengan pengajuan banding ke PT DKI Jakarta. Sedangkan JPU pun memutuskan untuk menyatakan banding yang sama sebagai respons atas perlawanan hukum Tom Lembong itu.