Digitalisasi Bansos Mulai September 2025, Mensos Yakin Penerima Tepat Sasaran

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut baik penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) yang juga akan mengatur sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan begitu, bansos dapat lebih tepat sasaran.

Selama ini, Mensos melihat selama ini program Kementerian Sosial masih banyak yang tidak tepat sasaran.

“Sebab selama ini ditengarai, bahkan data menunjukkan, program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden, salah satu di antaranya adalah suatu layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Selasa (26/8).

Pada September 2025, pemerintah menggunakan DPI untuk uji coba penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pilot project tersebut, masyarakat juga dimungkinkan untuk melakukan verifikasi digital secara mandiri karena data masyarakat yang ada dalam beberapa lembaga sudah terintegrasi.

Selain di Banyuwangi, nantinya implementasi serupa juga akan segera diterapkan di seluruh Indonesia. Terkait ini, Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan juga sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar melakukan sosialisasi.

“Sehingga kalau Banyuwangi sampai pada bulan Oktober, Desember bagus, sehingga nanti pada bulan Januari 2026, presiden bisa mencanangkan secara nasional,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, penyaluran bansos dengan sistem DPI ini juga menjadi langkah penting untuk ketepatan sasaran dan transparansi. Hal ini karena bansos punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Dan ingat, apa namanya, Bansos itu bisa berdampak 0,3 sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi angka yang sangat besar. Jadi kalau kita betul-betul transparan, betul-betul targeted dan itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan, saya kira kita akan banyak menyelesaikan masalah,” kata Luhut.