Digandeng LMKN buat Digitalisasi Royalti, Velodiva Berharap Atensi Pemerintah

Polemik royalti musik di Tanah Air masih terus menjadi perbincangan hangat. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bekerja sama dengan platform Velodiva untuk bisa mengatasi polemik tersebut.

Vedy Eriyanto, pendiri VNT Networks dan Velodiva, mengeklaim bahwa platform garapannya bisa menjadi solusi dari polemik royalti yang ramai belakangan ini.

Bukan hanya Velodiva, Vedy bilang pihaknya sudah menyediakan 4 teknologi yang bisa menyelesaikan polemik royalti. Di antaranya ialah Velodiva, Velostage, Sistem Manajemen Royalti dan Gerbang Musik.

Vedy menekankan bahwa keempat teknologi tersebut saling berkesinambungan untuk menyelesaikan permasalahan royalti. Menurutnya, transparansi menjadi masalah paling utama dalam polemik royalti di Tanah Air.

Sistem Manajemen Royalti memungkinkan semua pihak yang berkaitan bisa mengakses dan mengkalkulasi berapa nominal royalti yang harus diterima dan dibayarkan secara real time.

"Kita mendekatkan tools-nya agar teman-teman Di LMKN sama LMK bisa menggunakan tools ini bisa melakukan distribusinya secara transparan," kata Vedy di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Vedy memastikan bahwa proses penghitungan dan penghimpunan royalti bisa dilakukan secara transparan lewat ke empat teknologi tersebut.

Dia juga berharap pemerintah bisa turun langsung menangani polemik tersebut. Vedy juga mengatakan bahwa dirinya siap untuk diaudiensi dengan lembaga pemerintahan terkait untuk memperkenalkan teknologinya sebagai solusi guna mengatasi polemik royalti.

"Kalau bisa memang kita suarakan sampai ke negara Presiden di istana gitu kan. Lihat bahwa tuh eh teknologi anak bangsa ini sudah bisa ngebangun ini loh," ujar Vedy.

Lebih lanjut, Vedy juga mengungkapkan sudah banyak pihak yang menggunakan Velodiva. Katanya, ratusan pelaku usaha mengaku sudah terbantu dalam urusan pelaporan penggunaan.

"Tinggal satu hal yang kami harapkan, adanya atensi nasional agar sistem ini diakui dan digunakan secara luas," kata Vedy.

Apalagi, teknologi yang dia hadirkan sesuai dengan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu.

Di mana PP tersebut mewajibkan pembangunan SILM (Sistem Informasi Musik dan Lagu) dan Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) yang dikelola oleh LMKN untuk mendata dan mengelola informasi terkait lagu dan musik yang digunakan.

Hal ini terjawab lewat platform Sistem Manajemen Royalti (SILM) dan Gerbang Musik (PDLM). Sehingga, dia berharap pemerintah bisa segera memberikan atensi.