Dana Survei Banyak Kurang, BPS Minta Tambah Anggaran Rp 1,65 T di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta persetujuan Komisi X DPR untuk menambah anggaran BPS pada 2026 sebesar Rp 1,65 triliun dari pagu awal Rp 6,85 triliun.

Amalia menjelaskan, BPS sangat berharap usulan anggaran itu bisa disetujui karena dengan pagu yang disediakan pemerintah sebesar Rp 6,85 triliun masih ada kegiatan statistik yang belum bisa dipenuhi dana pelaksanaannya.

"Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dianggarkan dengan anggaran Rp 6,85 triliun," kata Amalia saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Jakarta, Selasa malam (26/8/2025).

Kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di antaranya sebagian dari kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Padahal, Sensus Ekonomi Amalia tegaskan adalah amanat Undang-undang yang harus dipastikan berjalan pada 2026.

Adapula survei perdagangan domestik, statistik e-commerce, konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi, dan survei pola barang distribusi. Totalnya ada 10 kegiatan yang belum teranggarkan dari pagu awal yang disediakan, termasuk survei perilaku anti korupsi, survei harga perdagangan internasional, hingga survei barang distribusi.

"Oleh sebab itu apabila berkenan kami mengusulkan dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun sehingga ini dapat memenuhi kebutuhan total kami sekitar Rp 8,5 triliun," ujar Amalia.

Dari total kebutuhan anggaran Rp 8,5 triliun pada 2026, BPS akan membaginya ke dalam dua pos, yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 4,48 triliun dari sebelumnya Rp 3,13 triliun, dan dukungan manajemen Rp 4,02 triliun dari sebelumnya Rp 3,71 triliun.

Adapun anggaran survei yang baru bisa terpenuhi dengan pagu awal, terdiri dari 8 kegiatan utama. Di antaranya Sensus Ekonomi 2026 yang sebesar Rp 2,13 triliun, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Rp 183,94 miliar, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Rp 77,63 miliar.

Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area Rp 74,90 miliar, Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan Rp 50,79 miliar, Survei Tanaman Pangan/Ubinan Rp 33,50 miliar, Survei Bidang Jasa Pariwisata Rp 29,94 miliar, dan 53 Kegiatan Survei Lainnya Rp 543,64 miliar.

Sayangnya, untuk besaran kebutuhan tambahan anggaran untuk program penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang anggarannya kurang dengan usulan tambahannya yang disajikan Amalia berbeda, dan sempat mendapat kritikan dari para anggota dewan di Komisi X DPR.

Ia menyebut kegiatan yang perlu usulan tambahan anggaran justru sebanyak 10 aktivitas, seperti Sensus Ekonomi 2026 Rp 1,16 triliun, SPDT NTP Rp 127,30 miliar, Survei Konversi Gabah ke Beras Rp 7,09 miliar, Survei Perilaku Anti Korupsi Rp 1,66 miliar, serta Survei Pertanian Terintegrasi Rp 25,69 miliar.

Lalu, Survei Harga Perdagangan Internasional Rp 1,37 miliar, Survei Perdagangan Antar Domestik Rp 6,27 miliar, Survei Pelaku Usaha E-Commerce Rp 8,35 miliar, Survei Pola Distribusi Rp 899,11 juta, dan Survei Pola Usaha Non Pertanian Rp 1,77 miliar.

Dalam kesimpulan akhir rapat dengan pendapat itu, Komisi X DPR sebatas menyepakati akan melakukan RDP/konsinyasi materi rancangan RKA K/L Tahun 2026 dalam waktu dekat.

Ini karena mereka menganggap masih memerlukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran BPS pada RAPBN Tahun Anggaran 2026, sebab ada sejumlah catatan.

Catatan itu seperti keharusan menyediakan data statistik yang baik, objektif, representatif, dan dapat divalidasi kebenarannya, dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya peningkatan akurasi data.

Para anggota dewan juga meminta supaya Kepala BPS bisa memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan kegiatan statistik strategis lainnya dapat berjalan dengan baik, dan mengantisipasi permasalahan yang muncul, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan utama dalam pengambil kebijakan.

Juga ada catatan tentang perlunya Kepala BPS memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif dalam RDP atau konsinyering, terkait pagu anggaran Rp 6,85 triliun dan usulan tambahan Rp 1,65 triliun, sehingga dapat menjadi argumentasi untuk peningkatan anggaran.

"Komisi X DPR RI dan BPS RI sepakat akan melakukan RDP atau konsinyasi materi rancangan RKA K/L Tahun 2025 dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani saat membacakan hasil kesimpulan rapat.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Badan Pangan 2026 Jadi Rp 16,1 T