WAKIL Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meminta platform media sosial untuk aktif menindak konten rekayasa yang digunakan untuk memprovokasi demo di DPR pada 25 Agustus 2025.
Menurut Angga Raka, demonstrasi itu menjadi bias karena ricuh akibat konten media sosial yang justru hoaks atau direkayasa menggunakan akal imitasi atau AI.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Ini yang kami dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka,sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini enggak benar, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di-take down,” kata Angga Raka di Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, 26 Agustus 2025.
Namun Angga Raka menegaskan take down tersebut agar tidak diartikan membungkam kebebasan berekspresi, tetapi agar tidak terprovokasi oleh konten yang tidak sesuai di lapangan.
Angga akan meminta patform media sosial untuk memiliki sistem menindak konten-konten rekayasa tersebut. Ia mengatakan pemerintah telah mengundang perwakilan Tiktok Asia Pasifik dan Meta Indonesia untuk ke Jakarta. Namun Angga belum berkomunikasi dengan X karena tidak berkantor di Indonesia.
“Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia, dia harus comply (patuh) dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.
Seruan aksi pada 25 Agustus 2025 sebelumnya viral di media sosial. Gerakan yang mengatasnamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan.
Dalam narasinya, mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," begitu bunyi pesan tersebut seperti diterima Tempo pada Ahad, 24 Agustus 2025.
Selain itu, muncul ajakan demo di DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Dari pantauan Tempo di media sosial, sejumlah akun mengunggah video dengan narasi rencana demo hari ini. Padahal, video yang ditampilkan bukan kondisi sesungguhnya. Salah satunya akun Tiktok @inibukanni** yang mengunggah lima video pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Dalam salah satu videonya, akun itu memberi pengingat bagi masyarakat yang akan ikut demo untuk berhati-hati dan membawa air. Akun tersebut menggunakan video yang memperlihatkan massa dengan jas almamater berdiri di depan gerbang pintu DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Namun, tak diketahui pasti kapan demonstrasi itu digelar.
Dalam video lain, akun tersebut juga memperlihatkan seolah-olah kondisi terkini suasana depan pintu masuk DPR. “Kondisi terkini di depan gedung DPR, sudah siap untuk demo besok Senin dengan beton di depan,” tulis akun tersebut. Video yang tak bisa dipastikan kapan diambilnya itu telah ditonton sebanyak 2,7 juta kali dengan mendapat ribuan komentar.
Sebagian warganet mencurahkan keresahan hati mereka soal besarnya penghasilan anggota DPR. Lembaga legislatif itu tengah menjadi sorotan karena besarnya nilai tunjangan jabatan mereka. Para politikus tersebut menerima Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan tak jelas siapa penanggung jawab aksi 25 Agustus di depan gedung DPR
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) untuk turun dalam aksi 25 Agustus," kata Jumhur, Sabtu, 23 Agustus 2025 dikutip dari Antara.
Komunitas Bareng Warga memastikan tidak ikut berdemonstrasi. Akun Bareng Warga dikenal kerap membagikan informasi dan dukungan untuk aksi-aksi masyarakat yang berlangsung di Tanah Air.
"Kali ini kami tidak bergerak karena curiga terhadap aksinya. Kami menduga ada potensi massanya bukan massa organik," kata salah seorang admin Bareng Warga kepada Tempo, Senin, 25 Agustus 2025.
Bareng Warga menyebutkan sudah melakukan penelusuran internal. Mereka menyimpulkan bahwa narasi soal demonstrasi kali ini di media sosial cukup mencurigakan.
Sebab, sejumlah akun buzzer atau pendengung yang biasanya kontra atau menggembosi aksi unjuk rasa jadi tiba-tiba mendukung dengan narasi bubarkan dan ratakan DPR. "Kami khawatir banget. Banyak orang awam yang beneran kemakan isunya," ucap dia.
Demonstrasi 25 Agustus kemarin berlangsung ricuh hingga malam hari. Bahkan, seorang jurnalis foto dari Kantor Berita Nasional Antara, Bayu Pratama, dipukul oleh polisi yang bertugas menjaga demonstrasi di sekitar gedung DPR RI. Ia mengatakan seorang polisi memukulnya beberapa kali dengan tongkat.
"Padahal saya sudah membawa dua kamera dan mengenakan ID Card," kata Bayu pada Senin, 25 Agustus 2025, yang dikutip dari Antara.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memperkirakan ada 370 peserta demo yang ditangkap polisi pada Senin, 25 Agustus 2025. LBH curiga setengah dari demonstran yang ditangkap adalah anak di bawah umur.
Pada malam hari setelah unjuk rasa, sejumlah pendamping hukum dari LBH Jakarta mendatangi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Jakarta Selatan, tempat para demonstran dibawa oleh polisi. Mereka mendapatkan informasi tentang jumlah massa yang ditangkap dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
“Ada sekitar 370-an orang yang ditangkap di Polda,” kata perwakilan LBH Jakarta, Daniel Winarta, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 26 Agustus 2025. “Dua ratusan di antaranya adalah anak di bawah umur."
LBH Jakarta mengatakan, kondisi peserta demo 25 Agustus itu banyak yang terlihat mengalami luka-luka.
Pilihan Editor:Dari Sukarno ke Gus Dur: Mengapa Dekret Pembubaran DPR Berbahaya bagi Demokrasi
Dian Rahma Fika, Andi Adam Faturahman, Nabiila Azzahra, Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam tulisan ini.