BRICS Kini Wakili 40 Persen PDB Dunia, Indonesia Dorong Reformasi Tata Kelola Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa BRICS kini mencakup 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan mewakili sekitar 56 persen populasi global. Hal ini disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Ahad (6/7/2025).

“Sebelum perluasan keanggotaan, BRICS merepresentasikan sekitar 34 persen dari total PDB global dengan nilai sebesar 28 triliun dolar Amerika Serikat (AS). Setelah bergabungnya Indonesia bersama negara-negara anggota baru lainnya, BRICS kini mencakup 40 persen dari PDB dunia dan mewakili sekitar 56 persen populasi global,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

Airlangga menegaskan, kekuatan ekonomi kolektif BRICS kini telah melampaui negara-negara G7 dalam ukuran purchasing power parity (PPP), menjadikan aliansi ini sebagai ujung tombak suara negara-negara Selatan (Global South) di forum internasional.

“Ekonominya terus bertambah. Kalau kita lihat berdasarkan purchasing power parity, BRICS sudah lebih tinggi daripada G7. Jadi ini yang mendorong BRICS menjadi bagian dari Global South dan diharapkan dapat menyuarakan kepentingan Global South di forum internasional,” ujarnya.

Presiden Prabowo, lanjut Airlangga, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui pendekatan multilateralisme dan penegakan hukum internasional. Presiden juga menolak perang dan penggunaan standar ganda dalam tatanan global, serta menyerukan reformasi sistem multilateral, termasuk peningkatan representasi negara-negara Global South dalam lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Bapak Presiden menegaskan penolakan terhadap perang dan penggunaan standar ganda. Beliau juga sejalan dengan mayoritas peserta dalam mendorong reformasi multilateralisme dan keterwakilan Global South dalam tata kelola global, khususnya pada institusi seperti PBB. Kepemimpinan BRICS diharapkan dapat memperkuat tata kelola multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran BRICS sebagai katalisator multilateralisme yang adil dan menyerukan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 agar kembali digaungkan dalam forum ini.

“Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus mengingatkan agar Bandung Spirit dapat dibawa dan dilanjutkan dalam forum BRICS,” lanjut Airlangga.

Airlangga juga memaparkan bahwa Presiden menyoroti urgensi membangkitkan multilateralisme di tengah dunia yang semakin multipolar. Ia turut mendorong kerja sama ekonomi antarnegera Global South dan pemanfaatan optimal dari New Development Bank (NDB).

“Kerja sama ekonomi negara-negara berkembang sangat penting, dan pemanfaatan NDB perlu ditingkatkan. Saat ini NDB sedang menangani sekitar 120 proyek, di antaranya proyek energi bersih, infrastruktur, serta proyek yang berkaitan dengan keberlanjutan dan lingkungan hijau, dengan total nilai mencapai 39 miliar dolar AS,” ujarnya.

Indonesia, menurut Airlangga, telah menyampaikan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam NDB guna membuka akses pembiayaan hijau dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. KTT BRICS tahun ini juga menghasilkan Leaders’ Declaration yang memuat kesepakatan penting, termasuk penguatan multilateralisme, reformasi tata kelola global, perdamaian internasional, stabilitas ekonomi, dan pembangunan inklusif.

“Outcomes dari pertemuan tadi antara lain adalah Leaders’ Declaration. Dalam dokumen tersebut terdapat poin-poin penting terkait penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global. Ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Kita berharap BRICS juga bisa menjadi pasar bagi produk-produk Indonesia. Selain itu, terdapat komitmen terkait perubahan iklim, pembangunan yang adil dan inklusif, serta kemitraan dalam pengembangan manusia, sosial, dan budaya,” pungkas Airlangga.