BGN Minta Tambah Anggaran Rp 118 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Tahun 2026

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan keterangan usai melakukan pertemuan terkait penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk mendukung kelanjutan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026.

"Kita usulkan tambahan Rp 118 triliun (tahun depan)," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, ketika ditemui wartawan usai rapat, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja tertutup selama hampir 3 jam bersama Komisi IX DPR, Kamis (10/7). Menurut Dadan, alasan rapat digelar tertutup karena membahas anggaran.

"Kan kita hari ini membicarakan tentang anggaran. Terutama anggaran yang diajukan untuk tahun 2026. Kalau yang 2025 kan sudah terbuka, semua sudah tahu," katanya.

Dadan menjelaskan pagu indikatif yang ditetapkan untuk BGN pada 2026 senilai Rp 217 triliun, berdasarkan surat bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Namun, jumlah itu diperkirakan hanya cukup untuk membiayai program MBG hingga akhir Agustus 2026, jika target penerima manfaat tetap berada di angka 82,9 juta jiwa.

"Rp 217 triliun akan habis diserap di akhir Agustus (2026)," tegas Dadan.

Dia menyebut, jika program MBG berjalan penuh sejak Januari 2026 dengan cakupan 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2026, maka kebutuhan anggaran per bulan bisa mencapai lebih dari Rp 25 triliun.

"Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta. Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp 25 triliun per bulan lebih," ujarnya.

Adapun implementasi program bakal terus dipercepat mulai Agustus 2025, seiring tambahan sumber daya dari lulusan 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari Universitas Pertahanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana saat ditemui wartawan usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Dadan menargetkan pada Agustus 2025 program MBG akan menjangkau minimal 20 juta penerima manfaat, dengan estimasi penyerapan anggaran mencapai Rp 7 triliun per bulan.

"September (2025), karena kita sudah melihat ada SPPG yang siap, kita perkirakan sudah akan melayani 40 juta (penerima). 40 juta itu artinya sudah akan menyerap Rp 14 triliun satu bulan," ujarnya.

Dadan menyebut angka ini masih bisa terus ditingkatkan hingga mencapai 50-60 juta jiwa dalam waktu dekat.

"Nanti kita tingkatkan lagi di September (2025), itu sudah akan melayani minimal 50–60 juta. Itu sudah akan menyerap kurang lebih Rp 20 triliun," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun. Anggaran pagu itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.

Dari total tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp 217,86 triliun. Menggeser Kementerian Pertahanan yang selama ini konsisten berada di posisi teratas penerima anggaran jumbo.

Besarnya dana yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional tak lepas dari mandat Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).