Bawa Poster 17+8, Pendemo di Depan DPR Gaungkan Hentikan Kekerasan Negara

POSTER bertuliskan Stop Police Brutality dengan angka 17+8 tampak diangkat tinggi di tengah aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API) di depan Gerbang Utama DPR RI, Rabu, 3 September 2025. Poster itu muncul di antara massa berbaju pink yang membawa sapu lidi, menegaskan pesan utama aksi: hentikan kekerasan negara.

Angka 17+8 merujuk pada gerakan yang merangkum tuntutan rakyat setelah gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus lalu. Dalam aksi kali ini, simbol itu melebur dengan enam tuntutan API yang menolak pelibatan TNI di ruang sipil, menuntut pengunduran Kapolri, hingga pembebasan seluruh tahanan demonstran tanpa syarat.

Aksi berlangsung di bawah terik matahari siang. Ratusan orang berdiri di depan pagar DPR dengan teriakan yang ritmis. Poster 17+8 menonjol di barisan depan.

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial. Pemengaruh seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin adalah nama-nama yang menghimpun pelbagai tuntutan ini.

Andovi mengatakan, isi 17+8 Tuntutan Rakyat disusun bersama Jerome Polin dan Salsa Erwin dalam beberapa hari terakhir. "Kami buat satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang," kata Andovi di depan Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin, 1 September 2025.

Berikut adalah tuntutan 17+8:

Tugas Presiden Prabowo Subianto

1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.

Tugas untuk DPR

3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;

4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;

5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.

Tugas untuk ketua umum partai politik

6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;

7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polri

9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;

10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM);

12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;

13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;

14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;

16. Ambil langkah darurat untuk mencegan PHK massal dan melindungi buruh kontrak;

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga lusa, 5 September 2025.

Kemudian, Prabowo juga harus mendegar dan merealisasikan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya. Tuntutan itu antara lain:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran;

2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif;

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil;

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor; 

5. Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis; 

6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian;

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen; 

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini