Banggar DPR Sarankan Langkah Strategis Pemerintah untuk Postur RAPBN 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif.

Menurut Said, kesepakatan pembahasan itu menjadi modal dan acuan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus ini.

“Mengacu pada pembahasan awal diatas, saya perkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 pada kisaran Rp. 3.094 - 3.114 triliun,” kata dia dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).

Dia menjelaskan, sedangkan belanja negara pada kisaran Rp. 3.800 - 3.820 triliun, dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53 persen PDB setara Rp. 706 triliun. Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah.

Menurut Said, postur RAPBN 2026 diatas lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai Rp. 2,865,5 triliun.

Ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp. 477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp. 1 triliun.

Said mengatakan, sedangkan belanja negara Rp. 3.527,5 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp. 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah Rp. 864,1 triliun, dengan demikian defisit diperkirakan mencapai Rp. 662,0 triliun atau 2,78 persen PDB.

Said menyatakan, target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah.

Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai.

“Didalam negeri kita juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” ujar dia.

Termasuk, kata dia, pemerintah harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran deviden BUMN, sekitar Rp 80 triliun tidak ada lagi paska revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.

Di lain pihak, kata Said, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat, serta menjaga ekspor kita tetap ekspansif.

“Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional,” kata dia menjelaskan.

Said mengatakan, RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dll, yang secara teknis tidak mudah.

“Namun keberhasilan program ini akan menjadi “game changer” untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang,” ujar dia.

Said menyebut, saat ini angkatan kerja Indonesia 54 persen hanya luluan SMP kebawah. Program program diatas penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Namun, kata dia, investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakan ekonomi lebih ekspansif.

Dia menyarankan, pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diberbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan kedepan.