Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Pasokan Kurang

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempersilakan badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta membeli pasokan BBM dari PT Pertamina (Persero) jika pasokan kurang.

Bahlil menyebutkan, badan usaha swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR mendapatkan tambahan kuota impor 10 persen dari total alokasi pada tahun 2024. Dia mencontohkan, jika perusahaan mendapatkan kuota 1 juta kiloliter pada 2024, maka kuotanya naik menjadi 1,1 juta kiloliter tahun ini.

Namun jika pasokannya masih kurang, dia mengimbau badan usaha swasta untuk membeli BBM ke Pertamina, alih-alih meminta tambahan impor karena akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia.

"Kalau ada yang masih kurang, ya silakan beli di Pertamina. Kan Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita," tegas Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8).

"Saya pikir bukan kita memilih kasih, semuanya kita kasih. Tapi kan harus ada juga bagian-bagiannya kita harus jaga tentang kondisi negara kita," imbuhnya.

Alokasi impor BBM untuk badan usaha swasta, kata Bahlil, ditetapkan untuk setahun namun izinnya diberikan dan dievaluasi setiap 6 bulan.

Dia menyebutkan, kebijakan pembelian pasokan BBM Pertamina oleh swasta diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun, dia tidak merinci lebih lanjut apakah ada batasan atau persyaratan tertentu terkait kebijakan tersebut.

"Di Keppres itu juga mengatakan bahwa kalau swasta yang lainnya belum mendapat alokasi sesuai dengan kebutuhannya, maka silakan beli di Pertamina," kata Bahlil.

Pertamina memang mengolah produk BBM melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Kebijakan ini, kata Bahlil, dilakukan sebab pemerintah tidak bisa mengakomodasi kepentingan setiap perusahaan.

"Dia (Pertamina) kan punya kilang. Dia punya KPI. Kalau kita impor, stok kita masih ada kan ya. Kita ini mengurus negara, tidak mengurus perusahaan per perusahaan," tegas Bahlil.

Di sisi lain, saat ditanya terkait spesifikasi atau kualitas yang dibutuhkan badan usaha swasta, Bahlil hanya memastikan produk BBM yang diolah Pertamina masih sesuai.

Fenomena kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak hanya terjadi sekali. Terakhir, masalah ini terjadi pada Januari dan Februari 2025. Pada saat itu, pihak Shell Indonesia menyoroti keterlambatan perizinan impor.

Seretnya pasokan BBM dibenarkan oleh President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian. Dia menyebutkan, produk bensin (gasoline) Shell sedang tidak tersedia di beberapa SPBU.

"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," ungkapnya kepada kumparan.

Hal yang sama juga terjadi di SPBU BP-AKR. Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengatakan stok bensin perusahaan juga tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU.

"Saat ini beberapa jaringan SPBU bp mengalami keterbatasan stok BBM BP Ultimate dan BP 92, sehingga tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap," kata Vanda.