Bahlil Bakal Atur LPG 3 Kg Satu Harga Setiap Daerah Mulai 2026

Pertamina Patra Niaga memperluas pembelian LPG 3 kg secara digital. Tapi pembeli manual tetap dilayani. Foto: Pertamina Patra Niaga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memberlakukan kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga di setiap provinsi di Indonesia mulai tahun 2026 mendatang.

Bahlil mengatakan, kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih digodok. Tujuannya untuk mengatasi kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 kg di konsumen akhir melonjak.

Selain itu, kata Bahlil, subsidi energi untuk LPG 3 kg selalu meningkat di kisaran Rp 80-87 triliun per tahun. Menurutnya, penyaluran komoditas bersubsidi ini masih tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah akan melakukan pengetatan penyaluran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan selama ini harga LPG 3 kg di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung Harga Eceran Tertinggi (HET), namun harga yang diterima konsumen bisa melebihi HET bahkan sampai Rp 50.000 per tabung.

"Setiap daerah itu kan beda-beda itu harga LPG. Jadi harganya yang ditetapkan pemerintah itu justru reaksinya itu sangat tinggi, ada di satu daerah itu harga LPG bisa Rp 50.000 per tabung," jelas Yuliot.

Yuliot mencontohkan HET LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 14.000 per tabung, namun karena rantai pasok yang terlalu panjang harganya bisa jauh di atas ketetapan.

Nantinya, pemerintah akan langsung menetapkan harga LPG 3 kg di masing-masing provinsi, tergantung dengan biaya logistik atau transportasinya. Mekanisme ini mirip dengan penetapan harga BBM oleh PT Pertamina (Persero).

"Itu nanti untuk setiap provinsi, jadi ditetapkan itu satu harganya. Misalnya itu ada yang Rp 14.000, ada yang Rp 15.000 tergantung transportasi. Jadi nanti akan kita evaluasi untuk setiap provinsi," tutur Yuliot.

Dengan demikian, Yuliot berharap masyarakat tidak lagi mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang tidak wajar, karena pemerintah tidak hanya menentukan HET, namun langsung menetapkan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

"Ini hampir sama dengan Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda. Tapi ditetapkan berdasarkan wilayah. Ini sudah ditetapkan harga itu berapa," tutup Yuliot.