
ASEAN sepakat bahwa pemilu bukan prioritas bagi Myanmar. Mereka mendesak agar junta militer sebagai penguasa untuk menciptakan perdamaian di dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Menlu Malaysia Mohamad Hasan seusai pertemuan tingkat menteri ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Jumat (11/7). Menlu RI Sugiono hadir pada pertemuan tersebut. Sedangkan Myanmar diwakili oleh pejabat Kemlu.
Myanmar adalah anggota ASEAN yang jadi sorotan akibat kudeta berujung perang saudara sejak 2021. Kini, junta dikritik berbagai pihak akibat rencana pemilu pada 2025 ini diduga sebagai upaya memperpanjang kekuasaan.

Menurut Hasan, yang mewakili Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025, seluruh anggota mendesak Myanmar mematuhi lima poin konsensus. Konsensus itu disepakati oleh junta lewat pertemuan di Jakarta pada 2021.
Junta diduga melanggar lima poin konsensus, yang berisi upaya menciptakan perdamaian di Myanmar, karena tak mau berdialog dengan oposisi. Junta bahkan mencap oposisi sebagai teroris dan beberapa pihak terkait oposisi dilarang ikut serta pada pemilu.
“Sebuah pelaksanaan pemilu bukan bagian dari lima poin konsensus,” kata Hasan seperti dikutip dari Reuters.
Kami memberi masukan kepada Myanmar bahwa untuk saat ini pemilu bukan prioritas, prioritas adalah menghentikan seluruh kekerasan. Jadi semua pihak bisa duduk bersama,” ungkap Hasan.Dia kemudian menegaskan, ASEAN tidak akan menerima pemilu jika seluruh oposisi tidak diperkenankan untuk ikut serta.
“Tidak ada poin pelaksanaan pemilu sebagian. Ini tak akan menyelesaikan masalah, malah memperburuk keadaan,” ujar Hasan.
Belum ada komentar dari junta militer Myanmar perihal pernyataan Menlu Malaysia mewakili ASEAN.

Adapun hubungan Myanmar dan ASEAN memburuk semenjak kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
ASEAN tidak mengundang junta militer Mynamar pada berbagai pertemuan karena dipandang gagal menjaga perdamaian. ASEAN hanya mengundang pejabat Kemlu ke berbagai pertemuan sebagai perwakilan resmi Myanmar.