Alasan Khofifah Larang Pengibaran Bendera One Piece dan Buat Regulasi Sound Horeg

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, baru-baru ini mengeluarkan imbauannya kepada masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama bulan Agustus, menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80.

Khofifah dengan tegas menyarankan agar pengibaran bendera Merah Putih, simbol negara, lebih diutamakan dibandingkan dengan bendera One Piece yang belakangan ini ramai dikibarkan oleh sejumlah orang.

Pada Selasa, 5 Agustus 2025, Khofifah mengungkapkan bahwa pengibaran Bendera Merah Putih adalah bentuk penghormatan terhadap bulan kemerdekaan. "Merah Putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini bulan kemerdekaan. Jadi yang dikibarkan ya bendera Merah Putih," jelas Khofifah dengan tegas di Surabaya.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pernyataannya, Khofifah juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, yang berisi imbauan agar seluruh warga mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang Agustus ini. Dalam setiap kunjungan kerja yang ia lakukan, Khofifah juga berkomitmen untuk menyediakan Bendera Merah Putih dan membagikannya kepada masyarakat.

"Saya ke mana-mana juga membawa boks yang isinya bendera Merah Putih. Saya bagi ke warga," kata Khofifah, menunjukkan keseriusannya dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap simbol negara.

Fenomena pengibaran bendera One Piece yang beberapa waktu lalu marak menjelang peringatan HUT ke-80 RI, mendapat perhatian khusus karena dianggap sebagai simbol ekspresi ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa bendera One Piece ditemukan dikibarkan di sejumlah titik di Surabaya dan daerah lainnya di Jawa Timur.

Pemerintah Kota Surabaya pun mendata ada enam lokasi pengibaran bendera One Piece serta logo One Piece yang ditemukan di beberapa kawasan. Meskipun demikian, semua bendera tersebut sudah diturunkan setelah mendapat imbauan dari pemerintah setempat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa tidak semua warga yang mengibarkan bendera One Piece memahami makna simbol tersebut. “Tidak semua orang mengerti artinya bendera itu. Maka, pemerintah hadir untuk memberikan pengertian itu,” kata Eri.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak dilarang oleh pemerintah kota, tetapi mereka lebih memilih untuk memberikan edukasi agar masyarakat bisa memahami makna sebenarnya dari kemerdekaan dan menghormati simbol-simbol negara. "Enggak dilarang. Tapi kami memberikan pengertian. Setelah itu, alhamdulillah mereka mengerti dan diturunkan benderanya," ujar Eri lebih lanjut.

Selain soal pengibaran bendera, Khofifah juga memperkenalkan kebijakan baru yang mengatur penggunaan sound system di Jawa Timur, terkait dengan fenomena yang dikenal dengan nama sound horeg.

Dalam upaya menjaga ketertiban sosial, Khofifah bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Avianto, dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen Rudy Saladin, menandatangani Surat Edaran Bersama (SE) pada 6 Agustus 2025. SE ini mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar norma agama, kesusilaan, dan hukum yang berlaku.

Khofifah menjelaskan bahwa SE tersebut diterbitkan untuk memberi pedoman tentang penggunaan sound system agar kegiatan yang melibatkan pengeras suara tidak menimbulkan gangguan atau masalah sosial. '

Dalam SE ini, ada empat poin penting yang diatur secara rinci. Poin pertama adalah mengenai batasan kebisingan. Untuk sound system statis, seperti yang digunakan dalam kegiatan kenegaraan atau pertunjukan musik, tingkat kebisingannya dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara untuk sound system bergerak, yang biasa digunakan dalam acara karnaval atau unjuk rasa, tingkat kebisingannya dibatasi maksimal 85 desibel.

Poin kedua mengatur tentang kendaraan pengangkut sound system. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sound system dalam kegiatan kenegaraan atau acara lainnya harus sesuai dengan standar Uji Kelayakan Kendaraan (Kir). Poin ketiga mengatur waktu, tempat, dan rute yang dilewati oleh sound system. Penggunaan pengeras suara harus mematuhi beberapa pembatasan, misalnya harus mematikan pengeras suara saat melintasi tempat ibadah saat peribadatan berlangsung, rumah sakit, atau ketika ambulan melintas.

Poin terakhir menyebutkan aturan terkait kegiatan sosial masyarakat. Khofifah menekankan bahwa penggunaan sound system dalam kegiatan sosial harus tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku, termasuk larangan terhadap penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan kegiatan yang melanggar hukum lainnya. “Termasuk melarang adanya minuman keras, narkotika, pornoaksi, pornografi, penggunaan senjata tajam, dan barang terlarang lainnya dalam kegiatan yang menggunakan sound system,” tegas Khofifah.

Dengan adanya regulasi ini, Khofifah berharap agar penggunaan sound system dapat berlangsung dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak merusak lingkungan dan fasilitas publik. Ia juga menekankan bahwa kegiatan yang melibatkan penggunaan sound system harus mendapatkan izin dari kepolisian. Izin ini juga mencakup pernyataan tanggung jawab dari penyelenggara acara jika terjadi kerusakan atau korban akibat acara tersebut. “Pernyataan ini wajib dibuat dan ditandatangani di atas materai,” kata Khofifah.

Keberadaan sound horeg yang selama ini menjadi perhatian di beberapa daerah seperti Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, dan Malang, memang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang menganggap sound horeg sebagai hiburan yang menyenangkan, namun di sisi lain, penggunaan sound system dengan volume tinggi dianggap mengganggu ketenangan dan merusak lingkungan.

Khofifah menyebutkan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah, mengingat berbagai aspek, termasuk agama, budaya, hukum, dan kesehatan, yang harus diperhatikan dalam kebijakan tersebut.

Dengan regulasi ini, Khofifah berharap agar semua kegiatan yang melibatkan penggunaan sound system dapat dilaksanakan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan atau konflik sosial. "Pada intinya, kegiatan menggunakan pengeras suara tetap dibolehkan, dengan penegakan batasan dan aturan yang telah dirumuskan bersama," kata Khofifah.