Aftech dan Privy Ungkap Strategi Raih Kepercayaan Digital Nasabah

(freepik.com)

ASOSIASI Fintech Indonesia (Aftech) bersama Privy menggelar Online Fintech Talk bertema 'Fighting Digital Fraud: Membangun Digital Trust Layanan Perbankan melalui Inovasi Identitas Digital' di Jakarta, Rabu (6/8).  

Lebih dari 80 peserta dari sektor perbankan, fintech, teknologi, dan masyarakat umum hadir pada diskusi ini. Diskusi ini sendiri bertujuan meningkatkan kesadaran akan ancaman fraud digital, mengedukasi peran teknologi identitas digital dan AI dalam pencegahannya, serta mendorong kolaborasi antara regulator, perbankan, dan fintech untuk membangun digital trust yang kokoh.

Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Sonny Sudaryanah, membuka seminar dengan keynote remarks. Sesi diskusi dipandu Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Arif Rahman Hakim; dan menghadirkan CEO Privy, Marshall Pribadi; Immediate Past President ISACA Indonesia Chapter, Syahraki Syahrir; serta Chief Digital & Analytics Officer Bank Danamon, Andreas Kurniawan.

Wakil Sekretaris Jenderal II Aftech, Saat Prihartono, menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi layanan dan keamanan digital. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, tetapi kemudahan akses harus diimbangi dengan sistem keamanan dan infrastruktur TI yang andal.

Proses e-KYC merupakan pintu gerbang layanan digital sekaligus titik rawan terjadinya identity fraud, terlebih dengan ancaman baru seperti penyalahgunaan teknologi deepfake AI.

“Strategi anti-fraud yang komprehensif dan pemanfaatan AI untuk deteksi anomali secara real-time menjadi kunci menjaga digital trust di sektor jasa keuangan,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Antara, Sabtu (9/8).

IDENTITAS DIGITAL
Menurutnya, Identitas digital menjadi salah satu solusi strategis. Dengan memverifikasi identitas individu atau perangkat secara akurat, teknologi ini dapat melindungi data pribadi, menjamin legalitas transaksi, dan memperkuat kepercayaan nasabah.

CEO Privy, Marshall Pribadi menjelaskan, identitas digital yang dikelola Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) seperti Privy memiliki peran vital dalam transaksi digital.

“Dengan memanfaatkan identitas digital, industri jasa keuangan dapat menyederhanakan proses onboarding nasabah tanpa mengorbankan keamanan. Selain memberikan kenyamanan bagi nasabah, industri keuangan juga tidak perlu khawatir karena setiap sertifikat elektronik memiliki certificate warranty sebagai mitigasi risiko bagi jasa keuangan,” papar Marshall.

ANCAMAN MAKIN RUMIT
Dari sisi perbankan, Chief Digital & Analytics Officer Bank Danamon, Andreas Kurniawan, membagikan strategi banknya dalam menghadapi ancaman digital yang semakin rumit. Dalam menghadapi kompleksitas ancaman digital, kami di Bank Danamon menggabungkan teknologi seperti e-KYC, liveness detection, dan OCR dengan pendekatan verifikasi berlapis.

“PSrE membantu kami memastikan bahwa identitas nasabah benar-benar valid. Hasilnya, proses onboarding menjadi jauh lebih efisien, real-time, dan risiko fraud pun menurun drastis. Sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar industri perbankan bisa terus beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi,” jelas Andreas.

INOVASI DIGITAL
Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi layanan perbankan digital telah menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat: mulai dari pembukaan rekening, proses onboarding, pembayaran, transaksi e-commerce, pengajuan pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan.

Data menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Indonesia 2025 baru mencapai 66,46 persen, sedangkan Indeks Literasi Digital 2024 berada di angka 3,78 dari skala 5.

Rendahnya literasi ini membuat masyarakat lebih rentan menjadi korban kejahatan siber. Laporan IBM Cost of Data Breach 2024 bahkan mengungkap bahwa kerugian rata-rata akibat pencurian data pribadi secara global mencapai US$4,9 juta, naik 10% dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu titik kritis dalam keamanan layanan perbankan adalah proses onboarding. Identity fraud kerap menjadi pintu masuk bagi kejahatan lain, karena pelaku dapat menggunakan identitas palsu untuk mengakses layanan keuangan secara ilegal. (H-1)