850 siswa dari Keluarga Miskin Ditampung di 9 Sekolah Rakyat Jateng

REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Sebanyak 850-an siswa dari keluarga miskin telah ditampung di sembilan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah. Sembilan SR di Jateng telah resmi beroperasi pada Senin (14/7/2025). Sembilan SR yang sudah beroperasi tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Jateng. 

"Tiga (SR) itu SMP dan enam adalah SMA. Ini untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial untuk mengikis kemiskinan ekstrem dari segi pendidikan," ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ketika meninjau SR Menengah Atas 17 Surakarta. 

Menurut Luthfi, karena menerapkan sistem asrama, pendidikan moral perlu diprioritaskan bagi para siswa SR. "Namanya boarding school, pisah dengan orang tua itu enggak mudah. Makanya pelajaran yang utama nanti adalah bagaimana pendidikan moral atau perilaku," ucapnya. 

Dalam kunjungannya ke SR Menengah Atas 17 Surakarta, Luthfi sempat meninjau fasilitas di sekolah tersebut, mulai dari ruang pembelajaran, ruang cek kesehatan, hingga kondisi asrama. SR Menengah Atas 17 Surakarta memiliki 200 siswa, 20 guru, dan 12 wali asuh atau wali asrama. 

Bulan lalu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 100 SR diharapkan bisa beroperasi tahun ini. Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, salah satu tujuan program SR adalah memutus rantai kemiskinan. 

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghendaki kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan bisa berada di bawah lima persen pada 2029. "Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun (kemerdekaan) Indonesia di tahun 2045, itu adalah membuat Sekolah Rakyat. Sekolah ini menyisir anak-anak kita dari keluarga yang tidak mampu, yang miskin, miskin ekstrem, yang berpotensi putus sekolah, yang mungkin sekarang juga tidak melanjutkan sekolah," kata Gus Ipul ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonosobo, 1 Juni 2025 lalu. 

Dia menyebut, selain Kementerian Sosial, beberapa kementerian lain turut terlibat dalam program SR. "Gubernur, bupati, wali kota, juga ada tugas khusus dari presiden," ujarnya.