5.700 Desa Belum Terlistriki, Pemerintah Andalkan PLTS untuk Pelosok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mencatat masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati penerangan listrik. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah-wilayah terpencil.

Angka tersebut diungkapkan Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral belum lama ini, usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pedalaman, termasuk Papua dan Sulawesi. Ia menegaskan bahwa pemerataan akses energi berkualitas masih menjadi tantangan besar, terutama di kawasan rural dan pulau-pulau kecil.

“Cukuplah saya yang sekolah dulu tidak ada listrik. Dan ini menjadi komitmen Bapak Presiden juga, untuk segera merumuskan dan menjalankan. Jadi saya menjalankan apa yang diperintahkan Bapak Presiden,” ujarnya dikutip pada Jumat (1/8/2025).

Bahlil juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) untuk mempercepat elektrifikasi desa melalui pendekatan lintas sektor. Menurutnya, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi penopang utama pendidikan, khususnya di era digital.

“Listrik ini sangat penting di era digitalisasi untuk semua sekolah sekarang. Di desa-desa, di kampung-kampung itu kan setiap desa punya satu sekolah. Jadi kalau listriknya nggak ada, bagaimana kita bicara tentang edukasi digitalisasi di tingkat sekolah,” kata Bahlil.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tambahan kapasitas listrik nasional hingga 100 gigawatt (GW), dengan prioritas pembangunan berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan pembangkit sebesar 69,5 GW. Sebanyak 76 persen di antaranya berasal dari EBT, yaitu 42,6 GW dari sumber terbarukan dan 10,3 GW dari penyimpanan energi. Selain itu, 67 persen proyek hilirisasi dan ketahanan energi juga diproyeksikan dibangun di luar Pulau Jawa.

Pemerintah menilai PLTS sebagai solusi yang ideal untuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, sekaligus mempercepat kemandirian energi dari tingkat desa.