Zulhas Bilang Rakyat Harus Produktif, Tak Boleh Diajari Minta Sedekah Terus

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas tidak ingin rakyat Indonesia terbiasa mendapatkan sedekah. Pemerintah, kata Zulhas, harus membiasakan rakyat Indonesia untuk produktif, bukan menunggu pemberian.

Zulhas menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berupaya menumbuhkan ekonomi di desa-desa. Tujuannya, agar rakyat bisa mandiri dari sedekah. "Tidak boleh rakyat kita ajarkan meminta-minta terus, sedekah terus," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Ahad malam, 10 Agustus 2025.

Menurut dia, pemerintah harus mengajarkan masyarakat Indonesia agar kreatif dan produktif. "Rakyat Indonesia adalah pejuang. Patriot-patriot yang memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun susah kita memberi, bukan meminta," ucap Zulhas.

Kemiskinan, kata Zulhas, adalah salah satu musuh utama bangsa Indonesia saat ini. Maka itu, pemerintah kerap memberikan bantuan beras untuk rakyat miskin. Namun, Zulhas berujar paradigma masyarakat Indonesia harus tetap berupaya untuk produktif. Dia menilai rakyat tidak boleh terus-terusan diajari menunggu bantuan negara.

Beberapa hari sebelumnya, menteri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan masyarakat tidak bisa selalu mengandalkan pembiayaan dari negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas sikap tersebut saat berkomentar mengenai gaji guru dan dosen yang masih rendah.

Pernyataan itu disampaikan Sri dalam konvensi sains, teknologi, dan industri Indonesia, Kamis, 7 Agustus 2025. "Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata dia seperti dikutip dari YouTube Institut Teknologi Bandung.

Bendahara Negara itu mengatakan bahwa masalah itu menimbulkan pertanyaan. "Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," ujarnya. 

Meski demikian, Sri Mulyani, tak menjelaskan partisipasi masyarakat yang dimaksud. Pernyataan Menkeu itu disampaikan saat dia membahas anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 724,3 triliun pada 2025.