UMKM Lokal Kalbar Raup Transaksi Rp255 Miliar dari Digitalisasi Pengadaan

Ilustrasi pengadaan digital.(Antara)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menunjukkan kepemimpinan dalam transformasi pengadaan barang dan jasa berbasis digital. Melalui kegiatan Temu Bisnis bersama lokapasar mitra LKPP RI, Mbizmarket, Pemprov Kalbar menghadirkan 40 UMKM terpilih untuk dipertemukan langsung dengan pejabat pemerintah daerah dari berbagai kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, guna memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang promosi, tetapi juga sarana edukasi bagi pelaku usaha.

“Proses pengadaan barang dan jasa bisa menjadi berkualitas, dan bila dapat memprioritaskan produk lokal UMKM, kami sangat mendukung hal ini. Penyerapan anggaran diharapkan bisa menunjang pertumbuhan UMKM di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menurut dia, sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, Kalimantan Barat mencatat nilai transaksi pengadaan daring sebesar Rp255 miliar, menempati peringkat keempat nasional. Lebih dari 2.000 penyedia lokal terlibat dalam transaksi ini, angka yang meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadikan Kalbar barometer nasional dalam efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah.

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, mengungkapkan bahwa implementasi Inpres No. 2 Tahun 2022 yang mewajibkan 40% belanja pemerintah untuk produk UMKM kini telah melampaui target.

“Hari ini capaian nasional sudah 44%. Dari total rata-rata belanja pemerintah pusat Rp 1.200 triliun, 44% sudah menggunakan penyedia UMKM,” jelasnya.

Penghargaan bagi SKPD Konsisten

Pada kesempatan yang sama, Mbizmarket memberikan penghargaan kepada sejumlah SKPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalbar atas konsistensi bertransaksi melalui lokapasar. Antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, BPKAD Kabupaten Landak, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

CEO Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, menambahkan bahwa pihaknya bersama Bank Pembangunan Daerah Kalbar tengah menyiapkan sistem pembayaran host to host, sehingga pelaku UMKM dapat menerima pembayaran di hari yang sama saat transaksi dilakukan.

Transparan dan Bisa Jadi Model Nasional

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya integrasi data transaksi digital dengan basis data LKPP sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

“Praktik baik di Kalimantan Barat ini telah menciptakan belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, sekaligus berpihak pada pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Ke depan, inisiatif Kalbar ini diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia. (Z-10)