Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap jumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkurang. Penyusutan terjadi karena kementeriannya menerapkan kebijakan negative growth dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
"Jumlah SDM Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang meskipun tugasnya dan volume APBN justru naik," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7/2025).
Dalam program dukungan manajemen, tercatat jumlah pegawai Kemenkeu berkurang 979 orang atau setara dengan penyusutan sebesar 1,26 persen.
Pengurangan pegawai ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci efisiensi. Banyak proses kerja kini dialihkan ke sistem berbasis aplikasi, termasuk untuk urusan perjalanan dinas hingga pengelolaan SDM.
"Kita juga menggunakan banyak digital teknologi dengan membangun aplikasi baik dari perjalanan dinas, HR, maupun berbagai program lainnya," jelasnya.
Meski jumlah pegawai berkurang, kinerja Kemenkeu diklaim tetap optimal. Dalam program dukungan manajemen, kementerian juga menjalankan berbagai inisiatif seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk 2,2 juta pelaku usaha mikro dengan total Rp 8 triliun, beasiswa untuk 2.020 dokter spesialis, dan pengembangan super apps Kemenkeu.
Totalnya ada lima program utama yang diklaim mendorong pencapaian kinerja Kemenkeu:
1. Program kebijakan fiskal seperti perumusan UU APBN 2025 dan reformasi sektor keuangan.
2. Program pengelolaan penerimaan negara, termasuk layanan National Logistic Ecosystem dan reformasi perpajakan.
3. Program pengelolaan belanja negara.
4. Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko.
5. Program dukungan manajemen.
Dari sisi keuangan, Sri Mulyani memaparkan kinerja Kemenkeu tahun 2024 mencatatkan surplus. Pendapatan operasional tumbuh 2,87 persen, mencapai Rp 2.162,5 triliun, dengan surplus sebesar 1,87 persen.
"Jadi untuk Kemenkeu saja surplus, karena kita mengumpulkan semua pendapatan dan belanjanya, makanya kita surplus Rp 2.162 triliun," ujar Sri Mulyani.
Ia juga menyebut posisi ekuitas Kemenkeu sebesar Rp 201,1 triliun, meski turun 14,28 persen. Sementara itu, aset Kemenkeu justru melonjak 43,46 persen, yang berasal dari peningkatan investasi jangka pendek BLU senilai Rp 8,1 triliun dan kenaikan aset tetap sebesar Rp 1,1 triliun.