IES Forum & Expo 2025, Mataram akan Jadi Episentrum Ekonomi Syariah Nusantara

Konferensi pers Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum & Expo 2025(Dok.HO)

INDONESIA bersiap menorehkan babak baru dalam pengembangan ekonomi syariah dengan peluncuran Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum & Expo 2025. Kegiatan itu akan digelar di Islamic Center, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 24-26 Oktober 2025.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional, dengan semangat mengajak para santri berperan aktif dalam menopang ekonomi syariah nasional maupun internasional.

Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan IES akan menjadi forum strategis untuk menggerakkan potensi besar ekonomi syariah Indonesia. 

“Dunia internasional kini demam ekonomi syariah. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, harus mampu menjadi corong dan pilot project pembangunan ekonomi syariah. Semakin kuat umat, semakin kuat bangsa ini,” ungkap Menag di Masjid Istiqlal Jakarta (4/9).

Acara yang diprakarsai Istiqlal Global Fund (IGF)–Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bekerja sama dengan Garindo Media Tama, dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi NTB akan membawa 5 agenda utama yang akan menjadi fokus pengembangan.

Pertama, penguatan ekonomi pondok pesantren. Indonesia memiliki lebih dari 42 ribu pesantren dengan 72 juta pemangku kepentingan. Pesantren kini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga motor penggerak ekonomi keumatan. Berbagai keterampilan seperti pertanian, perkebunan, hingga teknologi dapat menjadi basis ekonomi baru dari lingkungan pesantren.

Kedua, peningkatan sertifikasi halal. Menag menekankan pentingnya kesadaran halal di tengah masyarakat. Produk halal bukan sekadar gaya hidup, tetapi perintah agama. 

“Jangan memasukkan ke dalam tenggorokan sesuatu yang tidak halal,” tegasnya. 

Ketiga, pengembangan destinasi ramah muslim. Konsep masjid dan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, difabel, dan orang tua akan diperluas ke destinasi wisata. Dengan demikian, pariwisata halal Indonesia akan semakin mendunia.

Keempat, inovasi pembiayaan syariah dan pemberdayaan lembaga keuangan. Menag menyoroti perlunya optimalisasi instrumen syariah selain zakat, seperti infaq, sedekah, wakaf, fidyah, hingga ekonomi kurban dan aqiqah. 

“Kalau ini digarap serius, potensi ekonominya luar biasa besar,” ujarnya.

Kelima, kolaborasi multi sektor. Sinergi pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan syariah, pesantren, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci agar ekonomi syariah Indonesia mampu bersaing di level global.

Mengapa NTB?

Direktur Utama IGF, Ahsanul Haq (Anol) menjelaskan alasan NTB dipilih sebagai tuan rumah. Oktober mendatang, mata dunia tertuju ke Mandalika karena ajang MotoGP. 

“Kami ingin momentum ini bukan hanya dikenal dari sisi sport, tapi juga pertumbuhan ekonomi syariah,” ujarnya.

Selain itu, NTB dikenal sebagai pionir pariwisata halal yang pernah meraih penghargaan internasional pada 2016. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur NTB, menjadi faktor penting. 

“Beliau bahkan mengundang eksibitor dan pembicara internasional. Kami optimis event ini akan menjadi sorotan dunia,” tambah Anol. (M-3)