Setelah Aksi di Polda Sumbar, BEM KM Unand akan Lakukan Aksi Lanjutan?

SETELAH Jumat pekan lalu, ribuan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan driver ojek online (ojol) menggeruduk Markas Besar Polda Sumatera Barat, di Padang, menuntut reformasi kepolisian sebagai bentuk protes terhadap kekerasan polisi saat menangani demonstrasi sebelumnya di Jakarta. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat akan turun aksi kembali pada hari Senin, 1 September 2025 dengan tujuan DPRD Sumbar.

Sebelumnya, pada aksi di Polda Sumbar di hari Jumat, aliansi mahasiswa BEM Sumbar bersama massa aksi menyampaikan tuntutan yang disusun dalam kajian keresahan bersama dan ditandatangani Kapolda Sumbar sebagai jaminan sikap dari Polda. Tidak puas atas hasil aksi di hari tersebut, Dedi menegaskan jika tuntutan tidak diindahkan dalam 7x24 jam, massa akan turun kembali kejalan dengan jumlah yang lebih besar.

“Kita tetap mengawal dan tidak akan berhenti, kita akan turun semua berlipat-lipat ganda ketika tuntutan kita tidak diindahkan atau dilaksanakan,” kata Dedi kepada Tempo, Ahad, 31 Agustus 2025.

Tak berhenti di aksi pada Polda Sumbar, dengan mengundang organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, driver ojol hingga masyarakat se kota Padang, Aliansi BEM Sumbar adakan aksi dari jam 13.00 WIB. Presiden BEM KM Unand, Dedi Irwansyah menyampaikan bahwa dalam konsolidasi yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang sepakat akan turun aksi di Gedung DPRD Sumbar.

“Semua elemen masyarakat yang merasakan keresahan diundang untuk aksi bersama,” ujar Dedi kepada Tempo pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Tuntutan yang akan digaungkan, ujar Dedi, diantaranya:

1. Evaluasi penuh dengan transparan tunjangan anggota legislatif DPR RI

2. Sahkan RUU Perampasan Aset

3. Kaji ulang UU TNI dan RUU KUHP

4. Penulisan ulang sejarah yang harus dibuat sebaik-baiknya secara faktual

5. Meminta transparansi dalam pembuatan kebijakan dan anggaran di daerah Sumbar.

Presiden Prabowo Subianto pada Ahad, 31 Agustus 2025 mengumumkan para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru salah satunya mencabut keanggotaannya di DPR RI. Lalu, fraksi partai politik di DPR juga telah sepakat evaluasi tuntutan massa termasuk tunjangan rumah.

“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk pesaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo bersama pimpinan legislatif setelah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Lalu ketua umum dan pimpinan parpol parlemen yang hadir adalah Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Meski telah ada pernyataan terkait masalah tunjangan DPR dan pencabutan anggota DPR yang keliru memberi pernyataan, Dedi menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan aksi di hari Senin karena dirasa masih belum cukup.

“Masih banyak hal yang harus dievaluasi dan masih banyak orang yang harus dinonaktifkan atas kesewenangannya,” ujar Dedi.

Menutup, BEM KM Unand dalam himbauannya meminta massa aksi nantinya tidak merusak fasilitas umum, melakukan tindakan kekerasan, bersikap provokatif, membawa senjata tajam, miras dan obat terlarang, tindakan asusila hingga memisahkan diri dari massa tanpa koordinasi.