Sekda Lampung Lantik 2 Pejabat Eselon II, Perkuat Desa dan Perlindungan Anak

Lampung Geh, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/8).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, pejabat yang dilantik adalah Saipul, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) dan Hanita Fahrial, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Sekda Marindo menyampaikan, kepemimpinan pejabat daerah diukur dari kemampuan menciptakan kerja sama lintas sektor serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

Ia menyampaikan pesan kepada Saipul selaku Kepala Dinas PMDT untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi.

Marindo juga menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui program yang terintegrasi antara pusat dan provinsi.

“Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa diintegrasikan secara konkret. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur,” ujar Marindo.

Selain itu, Dinas PMDT diminta mendukung pelaksanaan program nasional pemberian makanan bergizi gratis.

Program tersebut menurutnya membutuhkan sinergi dengan pemerintah desa, pendamping lokal, serta lembaga masyarakat untuk menjangkau anak-anak, khususnya di wilayah pedesaan dan transmigrasi.

Sementara itu, kepada Hanita selaku Kepala Dinas PPPA menekankan pentingnya penguatan layanan dan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

“Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas,” kata Marindo.

Hal ini merupakan bagian dari misi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah ingin memastikan perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang sama dalam pembangunan," tambahnya

Dengan pengisian jabatan di dua sektor strategis, pemerintah berharap percepatan pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan dapat berjalan seimbang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung. (Cha/Put)