RI Dorong Transaksi Internasional Pakai Rupiah, tak Lagi Andalkan Dolar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan ekonomi di tengah tekanan global seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif. Salah satu langkah yang didorong adalah perluasan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT), guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menjaga stabilitas nilai tukar.

“LCT menjadi instrumen strategis yang sangat penting untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan membangun kedaulatan ekonomi berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (30/7/2025).

Ia menjelaskan, hingga Mei 2025, nilai transaksi LCT telah menembus 9,4 miliar dolar AS atau lebih dari separuh capaian sepanjang 2024. Ferry menyebut ini sebagai bukti bahwa LCT bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem transaksi lintas negara Indonesia.

Selain penguatan transaksi lokal, Pemerintah juga berhasil memperluas kerja sama dagang. Di antaranya, tarif resiprokal 19 persen dengan Amerika Serikat serta kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang membuka akses ke pasar Eropa.

Ferry yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Nasional (Satgasnas) LCT mengatakan, BUMN memiliki peran vital dalam mendorong pemanfaatan LCT. Namun, saat ini jumlah entitas BUMN yang aktif masih terbatas. Ia meminta kementerian teknis lebih aktif mendorong penggunaan LCT dalam ekspor-impor, investasi, dan transaksi dengan mitra dagang.

“Kita perlu menjadikan LCT sebagai bagian dari strategi korporasi, bukan hanya instrumen teknis,” ujarnya.

LCT saat ini paling banyak digunakan oleh BUMN sektor energi, manufaktur, tambang, pangan, pupuk, hingga logistik. Pertamina dan PLN termasuk pengguna aktif dengan nilai transaksi besar.

Ferry menekankan perlunya sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk BI, OJK, Kemenkeu, dan LPS. Beberapa strategi prioritas mencakup sosialisasi kepada pelaku usaha, pemetaan sektor potensial, penguatan pertukaran data, dan pemberian insentif bagi pengguna LCT.

Pemerintah juga memperluas kerja sama LCT dengan negara mitra seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab, termasuk untuk transaksi portofolio dan ritel digital.

“Momentum positif ini harus dijaga. LCT bukan hanya tentang efisiensi transaksi, tapi juga tentang membangun fondasi kedaulatan ekonomi jangka panjang,” kata Ferry.