PT Timah Sambut Pengajuan RKAB Jadi Setiap Tahun, Godok 3 Skenario untuk 2026

PT Timah (Persero) Tbk (TINS) menyambut positif perubahan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) dari awalnya setiap 3 tahun, menjadi 1 tahun.

Pada awal Juli 2025 lalu, Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR menyepakati persetujuan RKAB perusahaan minerba dilakukan setiap tahun. Saat ini, RKAB minerba berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2023.

Komisi XII DPR mengusulkan kepada pemerintah agar menyesuaikan kembali persetujuan RKAB menjadi 1 tahun karena ketidaksesuaian jumlah produksi minerba dengan kebutuhan atau permintaan di pasar.

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, mengatakan kebijakan RKAB setiap tahun menguntungkan PT Timah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) raksasa.

"Kami sangat (menyambut baik). Perusahaan yang punya IUP seperti PT Timah sangat menyambut baik, artinya dari pihak-pihak yang tidak produktif terhadap IUP-nya itu akan terevaluasi dengan sendirinya," jelasnya saat berbincang bersama media di Pangkalpinang, Provinsi Bangka, Sabtu (23/8).

Suhendra menilai, selain untuk mengevaluasi perusahaan pertambangan yang tidak produktif, kebijakan RKAB setiap tahun ini juga akan bermanfaat untuk menindak pertambangan ilegal (illegal mining).

"Salah satunya juga akan memperkecil atau mempersempit ruang gerak dari illegal mining," imbuhnya.

Suhendra menjelaskan, evaluasi Kementerian ESDM untuk pengajuan RKAB tahun 2026, yang akan mulai diajukan pada Oktober mendatang, dilakukan berdasarkan capaian produksi eksisting pada tahun berjalan.

PT Timah, kata dia, sudah mempersiapkan setidaknya 3 skenario terkait pengajuan RKAB tahun 2026. Meski tidak menyebut angkanya secara spesifik, skenario tersebut mencakup produksi dengan skenario pesimistis, moderat, dan optimistis.

"Kita sudah exercise, ada 3 skenario yang mau kita ajukan ke pihak pemegang saham dan juga ke Kementerian ESDM. Saya kasih bocoran saja ya, skenarionya pesimistic, moderate, dan optimis," ungkap Suhendra.

Seluruh skenario tersebut, lanjut dia, masih akan dikaji lebih lanjut melihat prognosa produksi PT Timah hingga akhir tahun 2025. Adapun perusahaan mendapatkan persetujuan RKAB mencakup target produksi bijih timah sebesar 21.500 Ton Sn, dan logam timah sekitar 23.000 ton.

"Nanti kita lihat prognosa-prognosa di 2025, kemudian audited-nya tahun 2024 lalu seperti apa, ini menjadi bahan kita untuk menyusun di 2026. Karena kan RKAP dan RKAB ini kan butuh persetujuan juga dari pemegang saham," tutur Suhendra.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengumpulkan pengusaha tambang untuk sosialisasi perubahan pengajuan RKAB perusahaan minerba dari berlaku setiap 3 tahun menjadi 1 tahun.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan sosialisasi kebijakan tersebut kepada pengusaha pertambangan minerba akan dilakukan sebelum Oktober 2025.

"Menjelang Oktober nanti kita akan lakukan, mengumpulkan segera pelaku usaha dan juga asosiasi untuk mensosialisasikan mengenai aturan baru terkait perubahan RKAB dari 3 tahun sampa...