PGI: Demonstrasi Bukan Ancaman, Namun Cermin Kegelisahan

Personel polisi menghalau pengunjuk rasa saat menggelar aksi menolak tunjangan Anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025)(MI/Usman Iskandar)

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan rasa keprihatinan serta dukacita yang mendalam terhadap keluarga pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal, dan juga kepada para anggota kepolisian yang menjadi korban dalam tugas pengamanan demonstrasi. 

Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, meminta untuk tidak melihat demontsrasi sebagai ancaman, karena  ia adalah cermin dari kegelisahan yang tak lagi bisa ditahan, dari harapan yang terus-menerus diabaikan.

Pendeta Manuputty mengritisi penanganan demonstrasi melalui kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan.

"Alangkah pilu ketika suara-suara para demonstran itu dibalas dengan kekerasan. Ketika tangan yang seharusnya melindungi justru menindas. Ketika gas air mata serta meriam air menggantikan dialog, dan pentungan menggantikan empati. Kita tidak sedang menjaga ketertiban; kita sedang mengkhianati keadilan," kata Manuputty, hari ini.

Pdt. Manuputty meminta kepada para politisi untuk tidak menafsirkan kemarahan rakyat sebagai alat politik. "Jangan pura-pura lupa, kemarahan rakyat bukan datang dari ruang kosong. Ia lahir dari janji-janji yang dikhianati, dari kebijakan yang menyakiti, dari kepemimpinan yang abai. Jangan mempolitisir luka yang kalian torehkan,” tukasnya.

Ia menyerukan kepada masyarakat agar tidak membiarkan amarah mengaburkan akal sehat. Butuh ketenangan, bukan karena lemah, tapi karena ingin tuntutan-tuntutan masyarakat dicapai dengan bermartabat. Mari jaga ruang perjuangan ini tetap bermoral, tetap beradab.

Menyikapi aparat penegak hukum, Pdt Manuputty mendorong untuk menangani peristiwa tragis yang berakibat meninggalnya pengemudi ojek secara jujur, transparan, dan mengesampingkan aspek impunitas. Menurutnya, bukan saja aparat penegak hukum, tetapi bangsa ini butuh keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

“Suara rakyat bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar, dipahami, dan dijadikan arah,” pungkasnya. (Iam/P-1)