Pertamina NRE Siap Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia

“Iya (tertarik), karena kami juga ingin selalu berkontribusi,” ucap John ketika ditemui setelah Groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), di Karawang, Jawa Barat, Ahad (8/10/2023).

John menyinggung soal target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yakni membangun PLTN dengan kapasitas 500 MW. Sebagai salah satu perusahaan energi di Indonesia, terutama yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan, Pertamina NRE berupaya untuk menjadi bagian dari pengembangan PLTN.

“Tentu saja nanti pemerintah yang memutuskan, apakah (Pertamina NRE) akan berkolaborasi dengan PLN atau lainnya, tidak masalah,” kata John.

Sembari pemerintah menyiapkan regulasi terkait pengembangan PLTN, Pertamina NRE secara paralel melakukan kajian ihwal nuklir, baik dari teknologi yang digunakan, lokasi pengembangan PLTN, maupun sumber energi yang akan digunakan. 

Adapun sejumlah negara yang dipelajari oleh Pertamina terkait pengimplementasian PLTN-nya, yaitu Rusia, China, Kanada, Swiss, dan Amerika Serikat. “Jadi, dari pemerintah membahas regulasinya, dari kami mencari teknologinya,” kata John.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peta jalan pengembangan PLTN sudah dibuat hingga 2034 dengan kapasitas mencapai 500 MW. Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

Indonesia berencana untuk menggunakan teknologi SMR (small modular reactor/reaktor modular kecil) untuk di dua lokasi tersebut. Dalam RUPTL, termaktub potensi sumber energi di Kalimantan Barat berupa uranium, tenaga air, biomassa, biogas, serta batu bara.

Uranium merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. RUPTL tersebut mengungkapkan terdapat potensi uranium sebesar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Akan tetapi, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.