Penyaluran BSU, Menaker: Bentuk Nyata Kepedulian Pemerintah kepada Pekerja

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah terus menggenjot penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Mereka menargetkan penyaluran bisa tepat sasaran dan tuntas 100 persen.

Sejauh ini, penyaluran BSU secara nasional sudah berjalan cukup baik karena berada di atas angka 90 persen. Dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU yang digelar di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 1 Juli 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penyaluran BSU sudah mencapai 93,7 persen hingga akhir Juli 2025.

"BSU adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 15,9 juta orang yang memenuhi kriteria, sebanyak 14,95 juta telah menerima bantuan," ujar Menaker Yassierli dalam sambutannya.

Program BSU tahun ini diluncurkan pada Juni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun. BSU diberikan kepada pekerja sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan, yang dibayarkan sekaligus. Sumber dananya berasal sepenuhnya dari APBN, bukan dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun distribusi telah berjalan dengan baik, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Salah satunya menyalurkan bantuan di daerah terpencil.

"Beberapa penerima tinggal di daerah terpencil dan belum mengambil bantuannya. Namun, berbagai upaya percepatan terus dilakukan seperti memperpanjang jam layanan dan jemput bola," kata Yassierli.

Pesan Wapres: Jangan untuk Judol

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut hadir meninjau langsung proses penyaluran BSU. Ia menegaskan pentingnya penggunaan dana secara bijak dan produktif.

"Jangan dipakai untuk judi online (judol). Kalau ketahuan, bantuannya bisa dicabut. Gunakan untuk beli sembako, keperluan sekolah anak, atau kebutuhan produktif lainnya," kata Wapres Gibran di hadapan para pekerja penerima BSU yang hadir.

Wapres Gibran juga menyoroti tantangan distribusi di wilayah 3T (tertinggal ,terdepan terpencil ). Ia meminta pemerintah daerah hingga jajaran BUMN turut membantu agar penyaluran bisa rampung hingga 100 persen.

sumber : Antara