Pemerintah Bakal Pakai Sistem Digital untuk Pelaksanaan MBG

Pemerintah berencana menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya, sistem digital yang dipakai juga merupakan bagian dari implementasi Digital Public Infrastructure (DPI).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menuturkan dengan digitalisasi maka penyaluran MBG dapat dimonitor dengan baik.

“Nanti misalnya seperti makan bergizi, semua akan kita digitalkan. Jadi kita akan tau persis berapa penerimaan manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya dan sebagainya,” kata Luhut di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Selasa (26/8).

Selain itu, jika sudah menggunakan digitalisasi maka data-data terkait MBG juga akan lebih lengkap. Hal tersebut juga bisa menjadi pertimbangan presiden dalam merumuskan kebijakan.

“Sehingga bapak Presiden mendapatkan data-data yang lengkap, sehingga beliau bisa membuat keputusan-keputusan yang betul-betul tepat untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Luhut juga sudah melakukan pembahasan awal terkait penerapan DPI bersama Komite Percepatan Transformasi Digital.

Pembahasan mengenai DPI ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Melalui DPI, pemerintah mengeklaim dapat menekan defisit anggaran hingga ratusan triliun.

“Budget defisit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp 600-an triliun, dengan penghematan-penghematan [DPI] tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim itu [jadi] hampir Rp 350 sampai Rp 400 triliun. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain,” kata Luhut.

Pada tahap awal, Komite Percepatan Transformasi Digital akan fokus pada tiga hal utama yakni: digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi DPI.