
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP, Aria Bima mengomentari survei yang dipaparkan oleh Menko bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Dari survei itu, disebutkan 81,2 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Aria Bima, kondisi politik di era Prabowo memang kondusif. Namun, dalam aspek ekonomi tidak terlalu bagus.
“Ya itu kan survei ya, secara politik bisa dikatakan saat ini pemerintahan Pak Prabowo ini sangat kuat, kondusivitas politiknya itu saya kira perlu diapresiasi,” ucap dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/7).
“Mengenai kondisi ekonomi, konstruksi ekonomi global dan fondasi ekonomi di dalam negeri memang tidak terlalu bagus,” tambahnya.

Ia pun merujuk pada laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan berbagai kondisi geopolitik yang tengah berjalan di dunia.
“Selain dengan berbagai laporan Menteri Keuangan bahwa bagaimana target Rp 3.400 triliun ini dengan tingkat pendapatan pajak dan nomor pajak yang Rp 2.900 triliun sampai kuartal ini belum tercapai, juga beban utang bayar bunga dan bayar pokoknya yang bulan Juni-Juli ini,” ucapnya.
“Serta konstruksi keputusan Trump, perang Iran-Israel, Gaza, kemudian juga penurunan produksi China yang mengalami perlambatan sehingga ekspor komoditas kita melambat,” tambahnya.
Menurutnya, hal itu lah yang menghambat pembangunan di era Prabowo.
“Jadi saya tidak bisa mengkuantifikasi. Secara politik saya apresiasi, tapi secara ekonomi ini cukup berat karena tingkat pengangguran yang terus meningkat dengan berbagai konstraksi geopolitik ekonomi dunia, saya kira itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Budi Gunawan menyebut angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan mencapai 81,2 persen, dengan pencapaian utama di lima aspek strategis.
"Capaian tersebut alhamdulillah juga tercermin di dalam persepsi publik. Berdasarkan hasil survei bulan Juni 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah mencapai rapor biru pada lima aspek utama," kata Budi Gunawan dalam rapat bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Lima aspek itu, yakni sosial budaya sebesar 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, dan kinerja ekonomi makro 67,4%. Menurut Budi, capaian ini merupakan sinyal positif atas terjaganya stabilitas dan keamanan nasional secara kolektif oleh pemerintah.
"Keamanan nasional dan stabilitas politik yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik," ujarnya.