Pakar Sebut Lindasan Rantis yang Tewaskan Driver Ojol Pelanggaran HAM Berat

Insiden tewasnya seorang driver ojek online yang kena lindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus malam menuai kecaman dari berbagai pihak.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) Satria Unggul Wicaksana, menyebut peristiwa tersebut sebagai bentuk kekerasan brutal oleh aparat negara dan termasuk dalam kategori extrajudicial killing.

"Peristiwa ini menunjukkan satu peringai brutal yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani aksi massa. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Kita masih ingat tragedi Kanjuruhan, di mana ratusan nyawa hilang namun hanya berujung pada sanksi etik," ujar Satria, dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Sabtu (30/8).

Menurut Satria, tindakan melindas pengemudi ojek online yang tidak bersenjata dengan kendaraan lapis baja saat demonstrasi adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tergolong dalam extrajudicial killing yakni pembunuhan di luar putusan pengadilan, yang dilarang keras oleh Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum adalah tindakan pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang tanpa wewenang sah yang diberikan oleh proses peradilan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hak untuk hidup dan merasa aman dijamin dalam UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tindakan represif terhadap warga yang menyampaikan pendapat merupakan bentuk pelanggaran konstitusional.

“Alih-alih melakukan reformasi, tindakan semacam ini justru menegaskan empati dan tanggung jawab moral aparat sebagai pejabat publik yang dibayar oleh pajak negara,” tegasnya.

Satria yang juga Dekan Fakultas Hukum UMSurabaya menyoroti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009, yang secara tegas mengatur penggunaan kekuatan oleh anggota Polri, termasuk penggunaan kendaraan taktis atau senjata api. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kekuatan hanya dibenarkan jika tidak ada alternatif lain yang masuk akal untuk menghentikan kejahatan atau tersangka.

“Kalau kita lihat dalam konteks ini, korban tidak sedang melakukan tindak kejahatan, apalagi melawan. Ia justru menjadi korban dari penggunaan kekuatan yang eksesif dan tak proporsional. Ini jelas pelanggaran prosedur,” tambahnya.

Ia mendesak Presiden RI dan Kapolri untuk bertanggung jawab secara penuh, tidak hanya menyerahkan perkara ke internal Polri melalui Divisi Propam. Satria menilai, penyelidikan independen dari lembaga seperti Komnas HAM mutlak diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus.

“Reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh. Kasus-kasus kekerasan oleh aparat yang terus berulang adalah bukti bahwa reformasi yang dijalankan selama ini belum menyentuh akar persoalan,” tegasnya.

Satria juga mengingatkan bahwa aparat keamanan bersenjata bukan untuk melawan masyarakat sipil, tetapi untuk menjaga keamanan negara dari ancaman serius seperti terorisme. Ia menganggap peristiwa ini sebagai "alarm darurat HAM" yang harus segera ditangani agar tidak menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

“Kalau terus begini, kita tidak bisa berharap masa depan demokrasi Indonesia akan berjalan baik-baik saja,” pungkasnya.