OIKN Mau Bangun 2 Tower Rusun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di IKN

Suasana rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam yang telah selesai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2025). Foto: Aditya Nugroho/ANTARA FOTO

Otorita Ibu Kita Nusantara (OIKN) menyebut saat ini terdapat rencana untuk membangun rumah susun (rusun) di untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di IKN. Nantinya akan ada 2 tower rusun untuk MBR di sana.

Proyek ini akan dibangun sepenuhnya oleh APBN, bukan dengan swasta.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan ide pembangunan ini digagas oleh Menteri PKP Maruarar Sirait. “Pak Menteri PKP pun akan membangun 1 atau 2 tower untuk MBR,” kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa (8/7).

Selain itu Basuki juga mengungkap proses kemajuan dari pembangunan hunian tapak untuk menteri. Nantinya proyek pembangunan hunian menteri tersebut akan masuk ke dalam proyek KPBU dengan total 109 hunian tapak yang dikerjakan bersama Intiland.

“Sudah tinggal nunggu tanda tangan bu menteri keuangan untuk availability payment-nya. Semua diproses, semua sudah diproses. Tinggal availability payment,” kata Basuki.

Selain proyek 109 hunian tapak tersebut, proses proyek KPBU lainnya yang terus berjalan adalah pembangunan 8 tower hunian yang dikerjakan bersama Nindya Karya.

Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11). Foto: Zamachsyari/kumparan

Untuk tahun 2026, OIKN juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 16,13 triliun. Sebelumnya pada pagu indikatif OIKN di tahun 2026, anggaran OIKN ada di angka Rp 5,05 triliun.

“Telah pula kami sampaikan kepada Ibu Menkeu melalui surat kami Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025. 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun, jadi yang tadinya Rp17,08 triliun menjadi Rp 21,1 triliun,” kata Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan tambahan tersebut dibutuhkan untuk uang muka tender termasuk untuk pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.

“Tendernya ada ruang lingkupnya satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif itu 7 paket pekerjaan, kemudian jalan untuk yudikatif legislatif dan sekitarnya, kemudian embung kemudian air minum,” ujar Danis.