Mensos soal 15% Dana Bansos Belum Tersalurkan: Dialihkan ke Himbara

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi empat kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (30/6/2025). Foto: Kemensos RI

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan secara rinci alasan masih adanya 15 persen lebih bantuan sosial (bansos) yang belum tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal ini disampaikannya di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (1/7), sekaligus untuk meluruskan berbagai pertanyaan publik terkait perubahan pola penyaluran bansos.

Per 1 Juli 2025, Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada lebih dari 8 juta KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota dengan nilai Rp 5,8 triliun.

Sementara bansos sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah disalurkan kepada 15 juta lebih KPM atau sekitar 84,71 persen dengan total nilai Rp 9,2 triliun.

“Sesuai amanah Presiden, diharapkan bansos triwulan 2 dan penebalan ini mampu menjaga daya tinggi masyarakat dan menstimulus pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus Ipul.

Namun, masih ada sekitar 15 persen KPM yang belum menerima bantuan.

Gus Ipul menjelaskan, hambatan itu sebagian besar dipicu oleh proses peralihan penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai.

“Artinya bahwa KPM ini tidak bisa mengakses Bank Himbara yang mungkin karena kondisi-kondisi yang tadi kami sampaikan, dia tidak bisa datang ke Bank, tidak bisa datang ke ATM karena lanjut usia, karena penyandang disabilitas, maka kemudian Kementerian Sosial menyalurkan melalui PT Pos Indonesia,” jelasnya.

Namun, berdasarkan hasil verifikasi terbaru, ditemukan sejumlah KPM yang sebelumnya menerima bansos lewat PT Pos tetapi sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima lewat Himbara. Maka dilakukan peralihan metode penyaluran.

“Oleh karena itulah kemudian ada perpindahan yang selama ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia kemudian disalurkan lewat Himbara,” kata Gus Ipul.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melakukan konferensi pers terkait penyaluran bansos tahap II di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Foto: Dok. Kemensos

“Dan perubahan penyaluran ini membutuhkan waktu karena harus membuka rekening terlebih dahulu yang kita sebut dengan Burekol, buka rekening kolektif,” sambungnya.

Total terdapat 1,9 juta KPM yang saat ini masih belum disalurkan, yakni di antaranya:

• 1.315.886 KPM PKH yang dialihkan dari PT Pos Indonesia ke Himbara,

• 629.513 KPM baru yang sebelumnya termasuk dalam exclusion error.

Sementara yang dari sembako atau BPNT ada sebanyak 2.723.515 KPM yang masih belum tersalurkan, yaitu:

- 1.953.139 KPM yang dialihkan dari PT Pos Indonesia ke Himbara

- ⁠770.376 KPM merupakan exclusion error, yang sebelumnya tidak mendapatkan bagian bantuan.

“Nah membuka rekening kolektif ini memang memerlukan waktu. Mulai dari mengumpulkan identitasnya, kemudian membuat kartunya, nah setelah itu harus dibagikan kepada KPM yang menjadi bagian dari sasaran bansos,” jelas Gus Ipul.

Per 1 Juli, telah berhasil dilakukan breakout data 610.333 KPM dan sedang dalam proses penyaluran.

“Dan telah berhasil per hari ini telah berhasil breakout sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur,” jelas Gus Ipul.

“Kira-kira sekarang tinggal 3 juta KPM yang belum salur karena yang 600 ribu insya Allah mulai hari ini akan disalurkan,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana bansos, meskipun pengalihan ke Himbara bertujuan menekan biaya penyaluran.

“Karena kalau Himbara itu enggak ada biaya salur. Ya sudah langsung masuk rekening. Tapi kalau lewat PT Pos itu ada biaya salur,” ucap Gus Ipul.

“Biaya salurnya per KPM itu kalau tidak salah 15 ribu. Nggak ada potongan bansos, nggak ada potongan. Selama ini sudah begitu. Cuma kita menyesuaikan dengan peraturan,” tegasnya.

PT Pos tetap digunakan untuk penyaluran bansos di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk bagi penyandang disabilitas berat, lansia telantar, eks penderita penyakit kronis, dan komunitas adat terpencil.

“Jadi yang selain Himbara itu lanjut usia. Kemudian eks penderita penyakit kronis, kemudian komunitas adat terpencil yang tadi saya sebut 3T itu kan yang mereka juga sulit untuk bisa datang ke bank,” ujarnya.

Gus Ipul membantah bahwa perubahan ini merupakan bentuk penertiban melainkan untuk menyesuaikan ketentuan yang ada.

“Ya tidak penertiban. Menyesuaikan ketentuan yang ada. Kami ini pengennya juga semua cepat salur. Tapi kan nggak boleh juga kita melanggar ketentuan. Supaya lebih hati-hati,” katanya.

Gus Ipul pun meminta masyarakat, terutama KPM, untuk memahami bahwa keterlambatan ini karena masa transisi penyaluran. Ia memastikan bantuan tetap akan diterima.

“Namun para KPM tidak perlu khawatir karena bagi KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial triwulan 2 akan tetap dicairkan bantuannya setelah proses pembukaan rekeningnya selesai,” kata Gus Ipul.

“Jadi insya Allah tetap akan disalurkan tapi ini sedikit ada hambatan. Kita terus, kita berusaha terus sekali lagi, kita terus berusaha sekuat tenaga secepatnya bisa penyaluran tuntas dilakukan pada triwulan kedua ini,” pungkasnya.