Mensos: Sekolah Rakyat jadi bagian pengentasan kemiskinan terpadu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial meyakinkan Program Sekolah Rakyat berlatar tujuan yang mulia, sebagai bagian dari upaya pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan secara terpadu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan tetapi juga terintegrasi dengan layanan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan kesehatan untuk siswa beserta keluarganya.

"Ini bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah lima persen. Sekolah Rakyat adalah bentuk keadilan sosial bagi keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan," kata dia di Jakarta, Selasa.

Dalam kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 25 Lamongan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur itu, Saifullah menegaskan bahwa para siswa mendapatkan makan bergizi gratis, sementara keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, jaminan kesehatan PBI-JK.

"Mereka juga terhubung ke koperasi desa Merah Putih. Dilibatkan dalam program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) serta menjadi bagian dari sasaran program pembangunan tiga juta rumah layak huni," kata dia menambahkan.

SRMA 25 Lamongan sendiri memiliki sebanyak 75 siswa yang berlatarbelakang keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah dari 25 kecamatan di daerah itu. Selama proses belajar-mengajar para siswa akan dibina oleh 18 guru, lima wali asuh, dan satu wali asrama putra.

Baca juga: Mensos: Peran orang tua penting sukseskan program Sekolah Rakyat

Manfaat dari program Sekolah Rakyat juga diakui para orangtua siswa. Salah satunya adalah Pipit, ibu dari siswi bernama Syafa Gading Wiguna.

Pipit mengaku bahwa program ini menghidupkan harapan bagi buah hatinya untuk meraih cita-cita, karena semua kebutuhan fasilitas untuk belajar diberikan pemerintah secara gratis melalui Sekolah Rakyat.

“Saya hanya ibu rumah tangga yang membantu suami berjualan pentol keliling. Jangankan bercita-cita, bermimpi saja tidak berani. Dulu sekolah itu mewah, hanya untuk orang-orang berdompet tebal. Tapi sekarang, anak kami berani bermimpi,” kata Pipit.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyambut baik program ini sebagai cara membangkitkan martabat warga. Ia menggarisbawahi bahwa semua yang diberikan itu membuktikan bahwa program Sekolah Rakyat lebih dari sekadar pendidikan formal.

“Ini bukan hanya soal pelajaran. Ini tentang menumbuhkan kembali martabat dan daya juang anak-anak kami,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial diketahui ada sebanyak 2.007 siswa Sekolah Rakyat yang akan menerima dukungan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai Agustus 2025.

Jumlah siswa tersebut sebelumnya belum mendapatkan jaminan kesehatan berdasarkan hasil verifikasi dari 9.705 siswa yang telah diterima di 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama di seluruh Indonesia.

Dengan begitu, berdasarkan data per Agustus nanti pemerintah akan memberikan jaminan kesehatan melalui PBI-JK secara keseluruhan ada 8.067 penerima manfaat baru dari program Sekolah Rakyat ini.

Baca juga: Mensos janji beri laptop untuk siswa Sekolah Rakyat di Ponorogo

Baca juga: Sekolah Rakyat di Bali optimalkan ketersediaan guru

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.