Mengapa Rencana Pindah Ibu Kota ke IKN Perlu Segera Dievaluasi

ANGGOTA Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono mengatakan pemerintah perlu segera mengevaluasi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia menuturkan usulan itu untuk memastikan IKN mampu menggantikan Jakarta menjadi ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis pada Ahad, 10 Oktober 2025.

Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra itu, pembangunan IKN perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh. Sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin.

Bambang mengatakan akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. Menurut kalkulasinya, jika ada 2 juta orang ke IKN, dan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta, maka dibutuhkan biaya transportasi Rp 6 triliun untuk pulang pergi ke IKN. Angka itu belum termasuk akomodasi Rp 2 triliun per hari. Totalnya bakal menjadi Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun.

Dia menilai, kalau IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut.

Bambang membandingkan Jakarta dengan IKN. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, sepeda motor, mobil, hingga kereta api.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara. Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari.

Adapun bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari. “Akan ditampung di mana (para penumpang) dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” kata dia.

DPR Dukung Syarat Prabowo sebelum IKN Ditetapkan Lewat Keppres

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Mohamad Toha mengatakan mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang mensyaratkan kesiapan infrastruktur sebelum menandatangani keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur.

“Saya mendukung penuh sikap Pak Prabowo yang tidak terburu-buru dalam meneken keppres pemindahan ibu kota. Kesiapan sarana dan prasarana, termasuk akses transportasi, jaringan komunikasi, serta fasilitas pemerintahan, adalah kunci utama agar proses transisi tidak menimbulkan kekacauan pelayanan publik,” kata Toha dalam keterangan tertulis pada Rabu, 30 Juli 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pendekatan yang diambil Prabowo sangat rasional dan mengedepankan kepentingan jangka panjang. Menurut Toha, pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan serampangan, tergesa-tergesa, dan harus dihitung secara matang.

Toha juga menegaskan dukungan politik terhadap proyek IKN harus berangkat dari kondisi objektif di lapangan. “Tiga tahun ke depan merupakan waktu yang ideal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangan sampai pemindahan dilakukan hanya demi simbolisasi, tapi belum siap menopang fungsi pemerintahan,” ujar dia.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, Toha turut menyoroti pentingnya pelibatan publik dalam pembangunan IKN. “Pemerintah ke depan terus melibatkan masyarakat lokal dan menjadikan IKN sebagai model kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berbasis teknologi,” kata dia.

Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi syarat utama agar keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Presiden Prabowo. Sarana itu mencakup infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Pemerintah menargetkan kesiapan sarana dan prasarana itu bisa terwujud dalam tiga tahun mendatang,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025. Dia juga menyebutkan pemerintah memerlukan anggaran besar untuk mewujudkannya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan alasan Prabowo belum kunjung meneken keppres pemindahan ibu kota negara ke IKN. Dia mengatakan Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN.

“Sarana dan prasarana, syarat yang kami merasa harus ada sebelum memutuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota,” kata dia.

Prasetyo menuturkan pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana IKN bisa selesai dalam waktu tiga tahun. Otorita IKN sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dia mengatakan pemerintah menerima semua usulan, termasuk usulan moratorium pembangunan IKN. Namun dia mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya. “Otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan,” ujarnya.

Pembangunan IKN gencar dilakukan periode kedua pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi bahkan menggelar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. Namun pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN perlu disahkan oleh keppres.

Daniel Ahmad Fajri, Dani Aswara, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Serba-serbi Persiapan Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka