
Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Rabu (2/7). Rapat ini membahas empat daerah otonomi baru Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tito menyebut, empat DOB Papua masih terdapat permasalahan, khususnya terkait serapan belanja daerah. Ia mengatakan tiga daerah selain Papua Tengah, menjadi daerah dengan serapan anggaran terendah.
”Provinsi Papua Barat daya ini pendapatannya 17 persen, belanjanya baru 11 persen lebih artinya ini lebih banyak digunakan untuk belajar pegawai. Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum menyentuh,” kata Tito.

Tito mengatakan, DOB Papua memang aktif dalam menyerap anggaran dari pemerintah pusat. Namun, anggaran itu lebih banyak disimpan di bank serta pengeluaran belanja pegawai.
Eks Kapolri itu menjelaskan, pada semester awal kedua ini, seharusnya daerah-daerah setidaknya sudah menyerap 40 persen dari anggaran.
“Kemudian Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14 persen di Juni, belanjanya sudah 20 persen artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan,” tuturnya.
“Sementara Papua Selatan perlu ditingkatkan juga karena baru 18 persen,” lanjutnya.
Sementara Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kendala-kendala terkait penyerapan anggaran itu harus segera bisa diatasi.
”Papua ini bukan hanya sekadar merajut infrastruktur fisik, kita sedang merajut integrasi bangsa di sini,” ucap Rifqi.
“Karena itu ini maka penting bagi Komisi II DPR RI, karena bagi kami Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sesuatu yang harus kita patri melalui tugas kita masing-masing,” tambahnya.