Langkah Para Aktivis Jika Tuntutan 17+8 Tidak Dipenuhi

PARA aktivis Tuntutan Rakyat 17+8 mendesak pemerintah tetap memenuhi tuntutan mereka meski tinggal sisa satu hari dari yang batas waktu yang diberikan. Pemengaruh, Fathia Izzati, mengatakan pemenuhan tuntutan di tengah waktu yang terbatas ini justru akan menjadi tolak ukur publik untuk menilai keseriusan pemerintah.

"Sebenarnya kami menaruh tengah waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami," ujar dia ketika menyerahkan surat tuntutan itu ke DPR di Senayan, Jakarta, Kamis siang, 4 September 2025.

Fathia menyerahkan surat tuntutan itu bersama dengan para pemengaruh lain yang juga vokal menyuarakan tuntutan ini. Beberapa di antaranya adalah Abigail Limuria, Andovi da Lovez, Andhyta F. Utami, Ferry Irwandi, dan Jerome Polin Sijabat. 

Jika benar pemerintah memiliki komitmen kepada publik, Fathia menuturkan, 17 permintaan yang diajukan tersebut semestinya bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Sebab, belasan permintaan itu telah dibagi ke empat institusi sesuai tugasnya. Antara lain kepada presiden, DPR, kepolisian, dan TNI. "Masing-masing paling hanya dapat dua hingga tiga tuntutan saja," kata dia. 

Para influencer sekaligus aktivis yang tergabung dalam Koalisi 17+8 Indonesia Berbenah ini sepakat akan menyerahkan keputusan lebih lanjut kepada publik, seandainya tuntutan yang itu tak kunjung dipenuhi hingga besok. Apakah akan kembali unjuk rasa ke jalan, atau menempuh cara-cara lain. "Kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai," kata dia.

Kalau pun pada akhirnya tuntutan 17+8 itu tidak membuahkan hasil, pemengaruh Abigail Limuria menambahkan, ia bersyukur setidaknya rangkaian peristiwa yang terjadi selama dua pekan terakhir telah membuat masyarakat lebih melek dan peduli pada politik. "Itu yang paling penting, dan itu langkah pertama kita," ucap dia. 

Adapun tuntutan 17+8 merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi memanas pada Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara untuk 8 poin tuntutan lainnya, pemerintah diberikan waktu satu tahun. 

Beberapa di antara tuntutan yang harus diselesaikan besok  ialah membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus. Kemudian membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, dan menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

Saat menerima dokumen tuntutan ini sekitar pukul 15.00 WIB, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Andre Rosiade tidak banyak berkata soal kemungkinan pemenuhan tuntutan. Andre hanya menjanjikan bahwa lembaganya akan memproses semua aspirasi yang masuk. 

"Insyaallah kita akan membuat transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari pemerintah sekarang," kata dia setelah menandatangani dokumen tersebut, Kamis, 4 September 2025.